Medan | GeberNews.com – Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN) di Kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara diduga digunakan sebagai arena bermain sepak bola memicu sorotan publik. Rekaman yang sempat beredar luas itu menuai kritik sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kepatutan pemanfaatan fasilitas negara.
Polemik tersebut turut mendapat perhatian dari kalangan generasi muda. Pendiri sekaligus Ketua Umum Komunitas Solider, Lentini Krisna Prananta Sembiring, S.E., menilai persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai perdebatan di media sosial, tetapi harus menjadi momentum untuk mendorong keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan penggunaan aset negara kepada masyarakat.
Menurut Lentini, rumah dinas gubernur beserta fasilitas yang melekat di dalamnya merupakan aset negara yang memiliki fungsi representatif sekaligus pelayanan publik. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatannya harus dilakukan secara proporsional, sesuai peruntukan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Rumah dinas semestinya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat, baik berupa forum diskusi, kegiatan sosial, pendidikan maupun agenda pemerintahan. Ketika muncul tayangan yang memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi berbagai spekulasi,” ujar Lentini di Medan, Sabtu (27/6/2026).
Ia menegaskan, yang menjadi perhatian masyarakat bukan aktivitas olahraganya, melainkan kepatutan penggunaan fasilitas negara yang merupakan simbol pemerintahan.
“Publik tidak sedang mempermasalahkan sepak bolanya. Yang dipersoalkan adalah apakah penggunaan fasilitas negara tersebut sesuai fungsi dan peruntukannya. Transparansi menjadi penting agar masyarakat memahami konteks yang sebenarnya,” katanya.
Menurut Lentini, pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka. Ia menilai, semakin lama tidak ada penjelasan resmi, semakin besar ruang bagi opini dan asumsi berkembang di tengah masyarakat.
“Ketika sebuah tayangan sudah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan polemik, klarifikasi resmi merupakan langkah yang paling tepat. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui keterbukaan informasi,” ucapnya.
Dalam penyampaiannya, Lentini juga melontarkan kritik bernada satir. Menurutnya, apabila pemanfaatan fasilitas negara tidak dijelaskan secara utuh, masyarakat akan terus mempertanyakan batas kepatutan penggunaannya.
“Kalau memang tidak dijelaskan kepada publik, nanti masyarakat bisa saja bertanya-tanya, apa berikutnya aula itu akan dijadikan arena tinju, balap motor atau kegiatan lain yang jauh dari fungsi utamanya. Ini sindiran agar pemerintah lebih memperhatikan persepsi publik,” ujarnya.
Di sisi lain, Lentini justru mengusulkan agar Aula Tengku Rizal Nurdin dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan Generasi Z. Menurutnya, fasilitas milik pemerintah seharusnya menjadi ruang bertukar gagasan, menyerap aspirasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di Sumatera Utara.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersedia menggelar forum diskusi maupun debat terbuka bersama generasi muda mengenai arah pembangunan daerah.
“Saya bersama para pemuda lainnya siap apabila diberikan ruang berdiskusi atau debat terbuka dengan Bapak Gubernur Bobby Nasution mengenai visi pembangunan Sumatera Utara. Ruang seperti itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bukti bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik, masukan, dan aspirasi generasi muda,” tegasnya.
Lentini berharap polemik yang berkembang tidak berhenti sebagai perdebatan di media sosial, tetapi menjadi momentum memperkuat transparansi dalam pengelolaan fasilitas negara sekaligus meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan. Ketika pemerintah bersedia memberikan penjelasan secara utuh, masyarakat akan memperoleh informasi yang lengkap sehingga polemik tidak berkembang menjadi berbagai asumsi yang belum tentu benar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi terkait video yang beredar. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Video yang menjadi perbincangan diketahui sempat diunggah melalui akun TikTok @BobbySekeluarga. Namun setelah ramai diperbincangkan warganet, unggahan tersebut sudah tidak lagi ditemukan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan penghapusan video maupun konteks serta waktu pengambilan rekaman tersebut.
(Ril/ Red)
