Medan | GeberNews.com — Ketua Umum (Ketum) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pagar Unri Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah proyek publik di Kota Medan yang dinilai sarat kejanggalan dan minim transparansi. Ia secara tegas mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit proyek kebun bunga, penataan Stadion Teladan, revitalisasi Lapangan Merdeka, hingga pemasangan lampu hias yang viral dan dikenal sebagai “lampu pocong”.
Menurut Adi Warman, proyek-proyek tersebut telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar di tengah masyarakat, mulai dari sisi urgensi, nilai anggaran, hingga pelaksanaan teknis yang dinilai tertutup. Ia menegaskan, jika tidak segera diaudit, proyek-proyek itu bisa menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan publik.
“Kami minta BPK segera turun tangan. Kebun bunga, Stadion Teladan, Lapangan Merdeka, sampai lampu pocong yang jadi sorotan masyarakat — semua itu harus diaudit. Rakyat berhak tahu, apakah proyek-proyek itu sudah sesuai aturan atau sekadar proyek basa-basi yang hanya menghabiskan anggaran,” tegas Adi Warman, Kamis (3/7/2025) di Kantornya, Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., tepat di depan RSUD DR. Pirngadi Medan.
Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan warga terhadap proyek “kebun bunga” yang muncul di berbagai sudut kota, termasuk di depan Kantor KPU Medan. Proyek tersebut dinilai tak jelas manfaatnya dan terkesan hanya mempercantik kota secara semu.
Hal serupa juga terjadi pada proyek revitalisasi Stadion Teladan dan Lapangan Merdeka, yang pengerjaannya dianggap tertutup dan tidak transparan. Masyarakat merasa dilibatkan hanya sebagai penonton, bukan sebagai pihak yang memiliki hak untuk tahu bagaimana uang rakyat digunakan.
Yang paling mengundang kontroversi adalah pemasangan lampu-lampu hias menyerupai sosok pocong. Alih-alih memperindah suasana kota, lampu ini justru menimbulkan kesan seram, tidak fungsional, dan menjadi bahan olok-olokan masyarakat di media sosial.
“Apakah taman dan lampu itu dibangun benar-benar untuk rakyat atau hanya sebagai ornamen politik? Apakah stadion dan lapangan ditata untuk kepentingan umum atau sekadar proyek pencitraan? Soal lampu pocong, ini bukan lucu-lucuan. Ini simbol matinya transparansi,” sindir Adi Warman tajam.
Lebih jauh, ia menilai indikasi pemborosan anggaran dan pengalihan fungsi dana publik harus ditelusuri. Ia menyebut bahwa proyek-proyek ini jangan dibiarkan menjadi ruang abu-abu yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, TKN Kompas Nusantara dan Pagar Unri Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia secara resmi mendesak BPK dan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh harus dilakukan, dan hasilnya wajib disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Kami tidak menuduh, tapi kami menuntut kejelasan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, tunjukkan datanya secara terbuka. Tapi kalau ada pelanggaran, maka harus ada tindakan hukum yang tegas,” tegasnya.
Adi Warman juga mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal memoles wajah kota, tetapi soal tanggung jawab moral dan hukum dalam mengelola uang rakyat.
“Jangan jadikan pembangunan sebagai panggung pencitraan. Ini uang rakyat. Jangan rakyat hanya dikasih bunga dan lampu, tapi hak informasinya dibungkam,” pungkasnya.
Sorotan tajam ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat semakin kritis terhadap proyek-proyek yang terkesan mewah di permukaan, tapi menyisakan pertanyaan besar di dalam. Publik kini menanti, apakah semua ini akan dibongkar lewat audit serius, atau kembali ditutup-tutupi dengan kosmetik pembangunan.
(Dodi | SuaraPrananta.com)
