Medan | GeberNews.com — Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketua Umum Pagar UNRI Prabowo-Gibran, Adi Warman Lubis, menyatakan sikap keras dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di Provinsi Sumatera Utara.
Dalam wawancara eksklusif bersama awak media, Minggu, 29 Juni 2025, di sebuah kedai kopi di kawasan Sun Plaza Medan, Adi menyampaikan keprihatinan serius atas kembalinya praktik korupsi di lingkaran elite birokrasi Sumut.
“KPK jangan ragu. Kasus ini harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Proses hukum wajib berjalan secara transparan, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegas Adi Warman.
Menurutnya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia menyoroti bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghancurkan masa depan pembangunan dan kepercayaan masyarakat.
“Kami tidak ingin melihat Sumatera Utara terus dikotori oleh perilaku elit birokrasi yang rakus dan tidak bermoral. Jika ini dibiarkan, rakyat yang akan terus jadi korban,” ujarnya.
Sebagai Ketua Umum organisasi relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran, Adi menegaskan bahwa sikap tegas terhadap korupsi merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan nasional yang bersih dan berintegritas.
“Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah jelas sikapnya: tidak ada kompromi terhadap korupsi. Kami sebagai relawan wajib mengawal itu di lapangan, dari pusat hingga daerah,” katanya.
Adi juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan aktivis antikorupsi untuk bersama-sama mengawasi proses hukum agar tidak dicemari oleh intervensi politik ataupun permainan “bawah meja”.
“Kita semua harus terlibat. Ini momentum besar untuk bersih-bersih. Kita dorong KPK dan penegak hukum lainnya agar benar-benar bekerja profesional dan berpihak pada keadilan,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Adi mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara untuk tidak tinggal diam melihat kasus ini. Ia menyerukan semangat kolektif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, jujur, dan berpihak pada rakyat.
“Ini saatnya Sumut bangkit dari belenggu korupsi. Jangan biarkan segelintir orang mencemari nama baik daerah yang kita cintai. Kita dukung KPK, kita kawal prosesnya. Jangan kasih ampun!” pungkasnya.
(Dodi Rikardo Sembiring)
