Tanjung Merdeka | GeberNews.com – Kelurahan Tanjung Mardeka, Kecamatan Tamalate kembali menjadi sorotan tajam setelah dugaan praktik administrasi tidak transparan dalam penunjukan PJ RT 02/RW 07 mencuat ke publik. Aroma kejanggalan semakin kuat setelah berkas warga yang telah dinyatakan lolos justru dicoret secara sepihak tanpa penjelasan, memicu kemarahan dan kecurigaan adanya permainan di balik layar.
Pada 10 Desember 2025, tim wartawan MataElangTV yang diwakili Robby Rambi turun langsung ke lokasi untuk menelusuri kebenaran. Dalam kunjungan tersebut, Robby bertemu dengan Lurah Tanjung Mardeka, Armansyah Frenanda S.STP., MAP. Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, justru terungkap fakta yang semakin memperkeruh situasi.
PJ RT 02/RW 07 yang menjadi polemik, Charles, diketahui bukan berdomisili di wilayah yang dipimpinnya, melainkan tinggal di RT 03. Hal ini diperkuat dengan pengakuan langsung dalam sebuah video, di mana Charles menyebut hanya memiliki KTP sebagai syarat pencalonan. Fakta ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran administrasi yang dibiarkan.
Lebih mengejutkan lagi, Robby Rambi mengungkapkan bahwa berkas miliknya yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi tiba-tiba dicoret. Tidak hanya itu, berkas tersebut bahkan disebut-sebut disimpan tanpa kejelasan di kantor kelurahan. Upaya konfirmasi yang dilakukan pun tidak membuahkan hasil, seolah ada upaya pembungkaman informasi.
“Proses ini tidak terbuka, tidak transparan, dan terkesan berpihak,” tegas Robby dengan nada kecewa.
Di sisi lain, Lurah Armansyah berdalih bahwa memang sudah ada calon yang tercatat, namun persoalan teknis terkait aturan “RT lintas” masih menjadi perdebatan.
Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan baru: apakah aturan dijadikan celah untuk meloloskan pihak tertentu?
Upaya konfirmasi ke tingkat kecamatan pun menemui jalan buntu. Sekretaris Camat Tamalate, Saddam Musna S.STP., M.Si, yang telah dihubungi melalui pesan tidak memberikan respons. Bahkan, saat wartawan mencoba mendatangi kantor camat, terkesan ada upaya menghindar dengan alasan proses yang berlarut-larut.
Situasi ini semakin mempertegas dugaan adanya praktik yang tidak sehat dalam proses penunjukan PJ RT di wilayah tersebut.
Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama justru terkesan diabaikan.
Robby Rambi pun mendesak Wali Kota agar segera turun tangan. Ia meminta aparat terkait, termasuk tim intelijen lapangan, untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan cacat administrasi yang dinilai sudah terang benderang.
“Kalau ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat bisa runtuh. Ini bukan sekadar soal jabatan RT, tapi soal keadilan dan integritas pemerintahan,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan berpotensi memicu gelombang protes yang lebih luas jika tidak segera ditangani secara terbuka dan tegas.
(Redaksi GeberNews.com)
