Ipda DM dan Aiptu EA Diduga Langgar Kode Etik Profesi Polri, GRPK Apresiasi Kinerja Kasi Propam Polresta Deli Serdang

Berita6 Dilihat
banner 468x60

DELI SERDANG I GeberNews.com-Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (LSM GRPK) bersama Perkumpulan Penulis Berita Media Indonesia (PPBMI) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Unit Paminal Polresta Deli Serdang. Apresiasi ini disampaikan menyusul diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terkait laporan pengaduan masyarakat (Dumas).

Dalam surat bernomor B/142/XI/REN.4.1.3/2026 tersebut, ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh dua oknum personel, yakni Ipda DM yang saat ini bertugas di Polsek Lubuk Pakam dan Aiptu EA yang bertugas di Unit Harda Polresta Deli Serdang. Penyidik Paminal juga menjelaskan kepada pihak pelapor bahwa perkara tersebut kini telah resmi dilimpahkan ke Seksi Provost Polresta Deli Serdang untuk dilakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

banner 336x280

Abdul Hadi menjelaskan bahwa laporan yang menyeret dua oknum anggota Polresta Deli Serdang ini berakar dari mandeknya kepastian hukum selama hampir tiga tahun. Kasus pokoknya berkaitan dengan dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Deli Serdang yang diduga melibatkan mantan Camat dan Sekretaris Camat Batang Kuis berinisial AW dan J di mana J diketahui saat ini menjabat sebagai Camat Pagar Merbau.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Kasi Propam Polresta Deli Serdang saat ini, kami berharap tidak ada lagi oknum kepolisian yang mencoba bermain-main dengan perkara. Masyarakat yang datang mengadu harus mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan, dan GRPK siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Deli Serdang,” tegas Abdul Hadi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) DPP LSM GRPK, Indra SBW, S.H., turut angkat bicara menanggapi pelimpahan berkas ke Provost. Dengan gaya penyampaian yang tenang namun lugas, Indra menilai langkah Kasi Propam dan jajaran Paminal Polresta Deli Serdang merupakan bukti nyata bahwa institusi Polri masih memiliki mekanisme kontrol internal yang sehat dan objektif.

“Kita patut angkat topi untuk jajaran Propam Polresta Deli Serdang. Terbitnya SP2HP dan pelimpahan ke Provost ini menjadi pesan moral yang sangat jelas: bahwa seragam dan kewenangan bukanlah tameng untuk mengaburkan keadilan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara etik maupun hukum,” ujar Indra SBW, S.H.
Indra menambahkan, penegakan kode etik yang transparan justru akan semakin menaikkan marwah dan kepercayaan publik terhadap Polri. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses di Provost dengan kepala dingin dan koridor hukum yang terukur, demi memastikan kasus mafia tanah yang telah terkatung-katung selama tiga tahun tersebut menemukan titik terang.

“Hukum itu panglima, dan kepastian hukum adalah hak paling dasar setiap warga negara. Jika penegakan disiplin di internal berjalan lurus seperti ini, saya yakin keadilan bagi masyarakat Deli Serdang bukan lagi sekadar harapan, melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *