Deli Serdang | GeberNews.com – Puluhan Kepala Puskesmas (Kapus) dari seluruh Kabupaten Deli Serdang menggelar aksi protes di Kantor BPJS Kesehatan di Jalan Medan-Lubuk Pakam, Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, pada Kamis (21/11/2024) sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi ini dipicu oleh dugaan pemotongan anggaran sepihak oleh BPJS Kesehatan yang disertai sikap sewenang-wenang dari Plt Kepala Dinas Kesehatan, Khoirum Rizal.
Para Kapus menduga bahwa pihak BPJS Kesehatan telah berkolusi dengan Plt Dinas Kesehatan dalam melakukan pemotongan anggaran belanja untuk seluruh puskesmas di Deli Serdang. Mereka mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 936 juta untuk tahun anggaran 2021-2022, yang didasarkan pada temuan dari BPK RI. Hal ini disebabkan oleh data kepesertaan yang tidak akurat, yang berdampak buruk pada pelayanan BPJS Kesehatan.
Dalam rapat yang berlangsung tegang, pihak BPJS Kesehatan yang diwakili oleh dr. Riska terkesan mengabaikan keluhan para Kapus dan menyalahkan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang harus menyampaikan informasi terkait masalah tersebut. Para Kapus pun meminta agar Kepala BPJS Kabupaten Deli Serdang hadir dalam rapat untuk memberikan klarifikasi, namun pihak BPJS berdalih bahwa Kepala BPJS tidak dapat hadir.
Ketegangan semakin meningkat saat dr. Riska melarang awak media untuk meliput rapat, meminta agar tidak ada foto atau video yang diambil selama pertemuan. Meskipun demikian, pada pukul 17.00 WIB, dr. Erizal Kaban, Kabid Yankes Dinas Kesehatan, datang untuk mencoba menengahi situasi. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi yang memadai.
Situasi memuncak ketika Plt Kadis Kesehatan, Khoirum Rizal, akhirnya hadir sekitar pukul 19.00 WIB setelah dihubungi oleh dr. Erizal. Dedi Syahputra, anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Gerindra, juga turut hadir dalam rapat tersebut untuk mendengarkan keluhan para Kapus.
Dedi Syahputra menyatakan bahwa pihaknya akan membawa masalah ini ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD untuk mencari solusi. Sementara itu, Khoirum Rizal, dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa dia tidak memahami sepenuhnya aturan terkait masalah ini, dan akan berkoordinasi dengan BPJS serta pihak terkait untuk mencari jalan keluar.
Pihak Kapus dan anggota DPRD Deli Serdang menuntut agar masalah ini segera diselesaikan secara transparan demi kelancaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.
(Tim)
