DELI SERDANG — GEBERNEWS. Persoalan pemagaran akses jalan menuju Masjid Abdullah Bin Abu Bakar di Dusun XIII, Klumpang Kebun, Kabupaten Deli Serdang, menjadi keluhan sejumlah warga. Pemagaran yang diduga dilakukan oleh seorang warga bernama Masri tersebut dipersoalkan karena dinilai mempersempit akses masyarakat menuju tempat ibadah.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun tim redaksi GeberNews dari pengurus masjid dan warga setempat, persoalan ini diduga bermula dari keluhan mengenai pembuangan kotoran hewan di lahan kosong di belakang masjid, tepatnya di sekitar kamar mandi masjid.
Menurut pengurus masjid, kotoran hewan tersebut diduga dibuang oleh Masri. Pengurus mengaku tidak menegur yang bersangkutan secara langsung, tetapi memilih memasang pamflet bertuliskan “Dilarang Membuang Sampah di Sini” pada sebuah pohon kelapa di sekitar lokasi sebagai imbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan masjid.
Namun, menurut keterangan yang diterima redaksi, persoalan kemudian berkembang hingga muncul pemagaran menggunakan material batu di area yang dipersoalkan warga sebagai akses jalan menuju masjid.
Hubungan antara pemasangan pamflet dan pemagaran tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait agar kronologi kejadian dapat dipastikan secara utuh.
Akses Jalan yang Telah Dipaving Menjadi Persoalan
Warga menyampaikan keberatan karena pemagaran tersebut disebut mempersempit akses jalan, khususnya jalur menuju Masjid Abdullah Bin Abu Bakar.
Menurut keterangan warga, jalan tersebut sebelumnya telah dibangun menggunakan paving block untuk mempermudah masyarakat menuju masjid sekaligus menjadi jalur penghubung ke arah lain. Warga juga menyebut bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai pemanfaatan jalan untuk kepentingan bersama.
Namun, pemagaran yang diduga dilakukan tanpa musyawarah bersama pengurus masjid, kepala lingkungan (Kepling), dan masyarakat setempat memunculkan pertanyaan mengenai status lahan serta dasar penutupan akses tersebut.
Masri disebut menyatakan bahwa lahan yang dipagari masih merupakan tanah milik keluarganya. Karena itu, pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah, batas lahan, serta riwayat pembangunan jalan dinilai penting untuk memastikan duduk persoalan.
Apabila terdapat perbedaan klaim mengenai kepemilikan tanah dan fungsi jalan, penyelesaiannya perlu didasarkan pada bukti administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengurus Masjid Mengaku Telah Melapor Melalui Layanan 110
Pengurus Masjid Abdullah Bin Abu Bakar menyampaikan bahwa persoalan pemagaran tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian melalui layanan 110.
Menurut keterangan yang dihimpun redaksi, pihak kepolisian bersama Kaur Desa Klumpang Kebun juga telah mendatangi rumah Masri untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam proses itu, menurut keterangan pengurus masjid, terdapat pembicaraan mengenai perbedaan pemahaman keagamaan Masjid Abdullah Bin Abu Bakar. Masri disebut menyampaikan bahwa aliran masjid tersebut berbeda dari yang lain dan menyebutnya berkaitan dengan keluarganya.
Pengurus masjid berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah.
Namun, pengurus atau warga mengaku bahwa hingga sekitar sepuluh hari setelah upaya tersebut, belum ada penyelesaian lanjutan yang memberikan kepastian mengenai pemagaran dan akses jalan.
Redaksi masih memerlukan konfirmasi dari pihak kepolisian dan pemerintah desa mengenai status pengaduan, hasil kunjungan ke rumah Masri, serta langkah penyelesaian yang telah atau akan dilakukan.
Pengurus Masjid Berikan Penjelasan tentang Pemahaman Keagamaan
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pengurus Masjid Abdullah Bin Abu Bakar, masjid tersebut memang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda dari sebagian masyarakat di lingkungan sekitar. Pengurus menjelaskan bahwa pemahaman yang mereka anut berpedoman pada ajaran para ulama dan para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagaimana dipahami melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Perbedaan pemahaman keagamaan tersebut menjadi perhatian karena disebut dalam rangkaian pembicaraan mengenai persoalan pemagaran jalan.
Tim redaksi Jatanras News memandang perlu adanya kejelasan mengenai relevansi pernyataan tersebut dengan permasalahan yang sedang berlangsung. Apakah perbedaan pemahaman keagamaan memiliki kaitan dengan persoalan pemagaran, ataukah permasalahan ini berkaitan dengan status kepemilikan tanah dan penggunaan jalan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi dugaan yang belum terverifikasi.
Pada prinsipnya, perbedaan pemahaman keagamaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Persoalan akses jalan dan kepemilikan lahan harus diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan yang berlaku.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, klarifikasi dari Masri, pihak kepolisian, dan Kaur Desa Klumpang Kebun diperlukan guna memastikan konteks pernyataan serta kronologi kejadian secara utuh.
Redaksi Pertanyakan Status Jalan dan Transparansi Pembangunan
Tim redaksi GeberNews menilai bahwa status jalan yang telah dibangun menggunakan paving block perlu mendapat penjelasan dari pemerintah desa dan pihak-pihak terkait.
Apabila pembangunan tersebut menggunakan program atau anggaran desa, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai sumber pembiayaan, dokumen perencanaan, persetujuan penggunaan lahan, serta status jalan sesuai administrasi yang berlaku.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ialah apakah jalan tersebut sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan umum dan bagaimana status tanahnya ketika pembangunan dilaksanakan.
Redaksi juga mendorong pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam administrasi atau penggunaan anggaran pembangunan. Namun, tanpa bukti yang memadai, tidak dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran desa ataupun kerja sama antara aparat desa dan pihak tertentu.
Penelusuran dokumen pembangunan, batas lahan, dan riwayat penggunaan jalan diperlukan agar persoalan ini tidak hanya berkembang menjadi polemik, tetapi memperoleh penyelesaian berdasarkan fakta.
Warga Berharap Persoalan Segera Diselesaikan
Selain persoalan pemagaran, warga juga menyampaikan keluhan mengenai dugaan pembuangan kotoran hewan di sekitar saluran parit dan area belakang masjid. Keluhan tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut karena dikhawatirkan mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
Masyarakat berharap pengurus masjid, Kepling, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian segera memfasilitasi penyelesaian melalui dialog serta pemeriksaan langsung di lapangan.
Kejelasan status lahan, fungsi jalan, kronologi pemagaran, dan tindak lanjut pengaduan menjadi hal penting agar permasalahan tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan konflik yang lebih luas.
Redaksi GeberNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Masri, pemerintah desa, pihak kepolisian, serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dimiliki.
Penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai hukum diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak sekaligus menjaga hubungan baik antarwarga.
Tim Redaksi
Helmy
