Medan | GeberNews.com — PW HIMMAH Sumut Tolak Informasi Menyesatkan, Dukung Langkah Tegas Maruli Siahaan Tegakkan Supremasi Hukum. Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Anggota DPR RI, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., yang membantah tuduhan keberpihakan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris PW HIMMAH Sumut, Muhammad Kurniawan, menyusul klarifikasi Maruli yang menegaskan bahwa dirinya menjunjung tinggi proses penegakan hukum, bukan kepentingan perusahaan tertentu.
Kurniawan menilai, pernyataan Maruli dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI mencerminkan sikap objektif, profesional, serta berorientasi sepenuhnya pada kepentingan publik.
“Kami melihat pernyataan lengkap beliau sangat jelas: tidak ada keberpihakan kepada perusahaan mana pun. Yang beliau tekankan adalah penegakan hukum, pemeriksaan izin, dan perlindungan bagi masyarakat. Ini adalah sikap seorang negarawan,” ujar Kurniawan.
Menurutnya, langkah Maruli yang mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuka secara terang dasar pemberian izin kepada TPL merupakan dorongan penting agar pemerintah bekerja berdasarkan data, aturan, serta prinsip transparansi. PW HIMMAH Sumut menilai hal tersebut krusial agar publik tidak terjebak pada narasi yang dibangun dari potongan-potongan informasi yang tidak utuh.
“Tuntutan agar KLHK menjelaskan dasar izin, memeriksa apakah terdapat pelanggaran, serta mendorong investigasi independen dari Kemenkumham merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip good governance. Kami mendukung penuh,” tambahnya.
Kurniawan juga mengapresiasi sikap Maruli yang meminta aparat kepolisian untuk menelusuri potensi pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun masyarakat, serta mendalami dinamika aksi demonstrasi pro dan kontra agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memecah belah masyarakat.
“Ini menunjukkan keberpihakan beliau terhadap kepastian hukum dan stabilitas sosial. HIMMAH sebagai organisasi mahasiswa berkewajiban berdiri pada prinsip yang sama: hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan rakyat harus dilindungi dari manipulasi informasi,” tegas Kurniawan.
PW HIMMAH Sumut juga mengkritisi sejumlah pemberitaan yang dinilai memotong konteks pernyataan Maruli, sehingga berpotensi membentuk opini publik yang tidak akurat. Kurniawan menegaskan bahwa mahasiswa semestinya menjadi agen penjernih informasi, bukan justru bagian dari penyebaran distorsi fakta.
“Kami mengajak media dan publik untuk melihat rekaman utuh RDP. Sikap beliau sangat jelas: tidak membela perusahaan atau kelompok mana pun, melainkan membela hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penutup, PW HIMMAH Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis di Sumut dengan mengedepankan edukasi publik, dialog konstruktif, serta keberpihakan pada nilai kebenaran dan keadilan.
(Tim)
