Sidang Korupsi PNBP KSOP Belawan Memanas! Auditor Dicecar Habis, JPU Akui Mayoritas Jasa Pandu Telah Dibayar

Hukum43 Dilihat
banner 468x60

 

MEDAN | GeberNews.com – Sidang perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan memanas! Auditor dicecar habis oleh penasihat hukum terdakwa, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengakui mayoritas jasa pemanduan kapal telah dibayarkan. Persidangan berlangsung hingga malam hari di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (16/11/2026).

banner 336x280

Persidangan yang menghadirkan enam orang saksi, termasuk dua auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka, diwarnai pemeriksaan intensif terhadap hasil audit penghitungan potensi kerugian negara. Data pembayaran jasa pemanduan kapal menjadi salah satu poin krusial yang dipersoalkan di hadapan majelis hakim.

Enam saksi yang dihadirkan terdiri dari dua auditor KAP Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait. Sementara empat saksi lainnya yakni Jonedi Ramli, mantan General Manager (GM) PT Pelindo, Masninda dari Pelindo, serta Siswati dan Ade dari KSOP.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan turut mencermati keterangan para saksi dengan mencocokkan data kapal yang diduga belum menyelesaikan kewajiban pembayaran jasa pemanduan.

Pencocokan data tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan penghitungan potensi kerugian negara yang menjadi salah satu dasar dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Empat terdakwa dalam perkara ini masing-masing Wisnu Handoko, Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023; Sapril Heston Simanjuntak (SHS), yang menjabat pada 2024; Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA); serta Rivolino, Kepala KSOP Belawan periode 2023–2024.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Rivolino, Dr. Hepy Laia, menyampaikan bahwa agenda sidang kali ini berfokus pada pemeriksaan keterangan auditor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), khususnya pencocokan data kapal dengan bukti pembayaran dari pihak Pelindo.

Menurut Hepy, berdasarkan fakta persidangan dan bukti pembayaran yang diperlihatkan, kapal-kapal yang didakwakan kepada kliennya telah menyelesaikan kewajiban pembayaran jasa pemanduan.

“Dari fakta tadi, bukti bayar menunjukkan bahwa semua kapal yang telah didakwakan kepada klien kami Rivolino sudah dibayar. Ada beberapa yang menurut jaksa belum bayar, itu adalah labuh, karena labuh memang tidak bayar,” ujar Hepy.

Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan penghitungan potensi kerugian negara. Hepy menilai, data pembayaran seharusnya diperiksa dan dikonfirmasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan kewajiban yang telah dibayar maupun yang belum dibayar.

Ia menegaskan, dari 279 kapal yang didakwakan kepada Rivolino, seluruhnya telah dibayarkan. Sementara sejumlah pembayaran yang disebut belum lunas oleh JPU, menurutnya, berkaitan dengan komponen labuh yang memang tidak dibayarkan.

“Ini sudah jelas, semuanya sudah bayar. Dari 279 yang didakwakan kepada Rivolino sudah dibayar. Yang menurut jaksa belum bayar itu labuh, dan memang labuh itu tidak bayar,” tegasnya.

Tak hanya mempersoalkan data pembayaran, Hepy juga mempertanyakan kecermatan dan kehati-hatian auditor dalam melakukan penghitungan potensi kerugian negara. Menurutnya, hasil audit semestinya didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan konfirmasi yang jelas kepada pihak terkait, terutama Pelindo sebagai pihak yang memiliki data pembayaran jasa pemanduan kapal.

“Ini menunjukkan bahwa auditor dalam hal ini tidak cermat, tidak teliti dan tidak konfirmasi secara jelas kepada Pelindo terhadap dakwaan jaksa,” tambahnya.

Hepy menilai, fakta pencocokan data yang berlangsung di ruang sidang menjadi bagian penting untuk menguji dasar perhitungan yang digunakan dalam perkara tersebut. Sebab, menurutnya, bukti pembayaran tidak boleh diabaikan dalam menentukan ada atau tidaknya kewajiban yang belum diselesaikan.

Ia juga mengapresiasi majelis hakim yang dinilainya telah membuka fakta persidangan secara terang melalui pencocokan data pembayaran dari pihak Pelindo dengan data yang disampaikan JPU.

“Kami optimistis bahwa apa yang didakwakan jaksa ini sangat keliru dalam menuduhkan klien kami,” pungkasnya.

Persidangan pemeriksaan saksi ahli auditor dijadwalkan kembali berlanjut pada Rabu dan Jumat mendatang. Keterangan para saksi serta pencocokan bukti pembayaran selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang dinilai majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

(Adel)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *