Pancurbatu | GeberNews.com – Pegawai Rumah Sakit Umum (RSU) Pancurbatu meradang setelah mencuat dugaan pemotongan uang jasa pelayanan yang mereka terima. Kebijakan tersebut disebut terjadi sejak Drg. Dina Saraswati menjabat sebagai Direktur, dan memicu gelombang keluhan dari internal pegawai.
Sejumlah pegawai mengaku tidak menerima uang jasa pelayanan secara utuh pada periode Agustus, September, hingga Oktober 2025. Mereka menyebut potongan yang dialami bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per orang.
Salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pemotongan tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas. Ia bersama rekan-rekannya berharap manajemen rumah sakit dapat memberikan penjelasan sekaligus mengembalikan hak yang telah dipotong.
“Kami tidak tahu alasan pemotongan itu. Yang kami harapkan sederhana, hak kami dikembalikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihak manajemen pernah memberikan penjelasan bahwa uang jasa pelayanan juga dibagikan kepada pegawai baru hingga pegawai yang sudah tidak lagi bekerja. Namun, penjelasan tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru di kalangan pegawai.
Keanehan lain juga dirasakan dalam proses pencairan. Jika pembayaran untuk bulan Agustus dan September diterima seperti biasa, maka untuk bulan Oktober justru mengalami keterlambatan hingga satu pekan.
Upaya konfirmasi kepada Direktur RSU Pancurbatu, Drg. Dina Saraswati, yang dilakukan wartawan pada Rabu (25/3/2026) melalui pesan WhatsApp tidak membuahkan hasil. Bahkan, nomor wartawan diduga telah diblokir, sehingga menimbulkan kesan tertutup terhadap upaya klarifikasi.
Konfirmasi juga dilayangkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dr. Tetti Rossanti Keliat, M.K.M. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan yang dikirimkan tidak mendapat tanggapan.
Sementara itu, Sekretaris RSU Pancurbatu, V. Kaban, membantah keras adanya pemotongan tersebut. Ia menyebut informasi yang beredar sebagai tidak benar dan mengategorikannya sebagai hoaks.
“Tidak ada pemotongan seperti yang dituduhkan. Itu tidak benar,” ujarnya singkat dengan nada tegas.
Meski demikian, polemik ini telah menimbulkan keresahan, tidak hanya di kalangan pegawai tetapi juga masyarakat. Sejumlah warga berharap adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh oleh instansi terkait.
Mereka mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turun tangan guna memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di RSU Pancurbatu.
“Kalau memang tidak ada masalah, silakan dibuka secara transparan. Tapi kalau ada, harus ditindak tegas. Jangan sampai ini merugikan pegawai dan mencederai kepercayaan publik,” ujar seorang warga.
Kasus ini kini menjadi sorotan dan diharapkan segera mendapat kejelasan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik serta memulihkan kepercayaan terhadap manajemen rumah sakit.
(Tim/ Red)
