Medan | GeberNews.com — Skandal moral kembali mencoreng wajah birokrasi Kota Medan! Dua orang Kepala Lingkungan (Kepling) yang masih aktif dan bertugas di kecamatan yang sama di Kota Medan diduga kuat melakukan nikah sirih secara diam-diam. Ironisnya, keduanya merupakan pejabat lingkungan yang seharusnya menjadi contoh dalam masyarakat.
Sang pria menjabat Kepling di Kelurahan Sei Kera Hilir II, sedangkan pasangannya diketahui Kepling aktif di Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan. Informasi ini sontak mengguncang publik dan memunculkan kecaman dari berbagai pihak.
Adi Lubis, Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketua Umum Pagar Unri Prabowo-Gibran untuk Negara Republik Indonesia, mengecam keras dugaan pernikahan yang dinilai mencoreng institusi dan nilai-nilai etika pemerintahan.
“Ini bukan sekadar persoalan pribadi. Ini aib birokrasi yang harus dibongkar tuntas! Kepling itu simbol moral di tingkat paling bawah. Kalau mereka saja bermain belakang dan menikah secara diam-diam, di mana lagi integritas birokrasi kota ini?” tegas Adi di kantornya, Selasa (2/7).
Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa meski secara agama nikah sirih dianggap sah, namun di mata negara itu tidak diakui, apalagi dilakukan oleh pejabat publik yang digaji negara.
“Kalau mereka rakyat biasa, mungkin masyarakat bisa memaklumi. Tapi ini ASN atau perangkat resmi negara. Mereka digaji dari uang rakyat! Ini jelas-jelas mencoreng kehormatan Pemko Medan,” sambungnya.
Tak hanya itu, Adi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum Sekretaris Camat (Sekcam) yang disebut-sebut ikut andil dalam mensponsori pernikahan tersebut.
“Ini lebih gila lagi. Kalau benar ada Sekcam yang membantu atau menutupi, berarti ada konspirasi diam-diam di balik layar. Ini bukan lagi pelanggaran moral, tapi pembusukan sistem,” ujar Adi dengan nada tinggi.
Ia mendesak Wali Kota Medan untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran yang terlibat.
“Saya minta Pak Wali Kota jangan setengah hati. Ini saatnya bersikap! Panggil camat, lurah, sekcam, dan semua yang terkait. Kalau perlu, copot! Karena kalau tidak, kepercayaan publik terhadap Pemko Medan akan hancur!” kata Adi.
Sebagai aktivis sosial yang dikenal vokal di Sumatera Utara, Adi mengingatkan bahwa kasus ini adalah cermin betapa lemahnya pengawasan dan pembinaan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Ini bukan pertama kali, dan bisa jadi bukan yang terakhir kalau dibiarkan. Saya minta publik juga ikut mengawasi. Jangan biarkan aparatur pemerintah seenaknya mencoreng institusi negara,” pungkasnya.
Kini sorotan publik tertuju pada Wali Kota Medan. Apakah akan bersikap tegas dan menindak oknum-oknum tersebut, atau justru membiarkan praktik-praktik semacam ini terus merajalela?
Warga Kota Medan menanti bukti nyata, bukan sekadar retorika.
(Tim GeberNews.com)
