MEDAN | GeberNews.com — Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos mempertanyakan sikap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara, HA. Nuar Erde, terkait pemberitaan yang dinilainya berujung pada dikeluarkannya dirinya dari kepengurusan IMO Indonesia Sumatera Utara.
Dodi menyayangkan adanya anggapan bahwa pemberitaan yang disampaikannya ditujukan untuk menjatuhkan HA. Nuar Erde maupun jajaran pengurus lainnya.
“Dia membaca tidak secara utuh atau bagaimana? Berita yang saya naikkan itu bukan untuk menjatuhkan beliau dan pengurus lainnya. Di situ saya sudah menjelaskan bahwa saya ingin maju sebagai Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara setelah masa kepengurusan HA. Nuar Erde berakhir. Di mana salah saya?” ujar Dodi saat diwawancarai, Rabu (2/9/2026).
Menurut Dodi, keinginannya untuk maju sebagai calon Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara merupakan bagian dari dinamika organisasi. Ia menilai keinginan tersebut tidak semestinya dipahami sebagai bentuk serangan ataupun upaya merendahkan kepemimpinan yang sedang berjalan.
Dodi menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati HA. Nuar Erde sebagai Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara selama masa kepengurusannya. Namun, ia juga merasa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya terkait masa depan organisasi.
“Saya tidak pernah mengatakan bahwa kepengurusan beliau harus dijatuhkan atau tidak baik. Saya hanya menyampaikan keinginan saya untuk maju setelah masa kepengurusan beliau selesai. Menurut saya, itu hal yang wajar dalam sebuah organisasi,” katanya.
Pertanyakan Dasar Pemberhentian
Dodi juga mempertanyakan alasan dirinya dikeluarkan dari kepengurusan IMO Indonesia Sumatera Utara. Ia menyebut keputusan tersebut dilakukan secara sepihak dan dirinya merasa tidak diberikan ruang yang cukup untuk memberikan penjelasan maupun menyampaikan keberatan.
“Sekarang saya sudah dikeluarkan secara sepihak. Saya tentu mempertanyakan dasar dan prosesnya. Kalau ada persoalan, seharusnya dibicarakan secara baik-baik. Saya siap menjelaskan apa yang saya maksud dalam pemberitaan tersebut,” tegasnya.
Selain mempertanyakan statusnya dalam kepengurusan, Dodi juga meminta agar uang yang telah disetorkannya sebesar Rp120 ribu dikembalikan.
Menurut Dodi, uang tersebut diperuntukkan bagi iuran selama satu tahun, pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA), serta Buku Panduan Jurnalistik.
“Wajarkan saya meminta kembali uang saya sebesar Rp120 ribu. Uang tersebut untuk iuran selama satu tahun, uang Kartu Tanda Anggota (KTA), dan uang Buku Panduan Jurnalistik. Sampai saat ini KTA dan Buku Panduan Jurnalistik belum dibagikan. Bahkan, soal KTA harus dirapatkan lagi,” ungkapnya.
Dodi mengatakan permintaan pengembalian uang tersebut disampaikannya karena dirinya telah dikeluarkan dari kepengurusan. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan sesuai dengan mekanisme organisasi.
Siap Mengikuti Mekanisme Organisasi
Dodi menegaskan, apabila terdapat aturan organisasi yang dinilai telah dilanggarnya, dirinya meminta agar hal tersebut disampaikan secara terbuka.
“Kalau ada aturan yang saya langgar, silakan disampaikan kepada saya. Saya siap mendengarkan dan mengikuti mekanisme organisasi,” katanya.
Dodi berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik pribadi ataupun polemik berkepanjangan. Menurutnya, setiap perbedaan pandangan di dalam organisasi merupakan hal yang wajar dan seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.
“Saya tidak punya niat untuk menyakiti siapa pun. Saya juga tidak ingin menyinggung pribadi atau kelompok tertentu. Saya hanya ingin persoalan ini diselesaikan dengan kepala dingin dan sesuai aturan organisasi,” pungkasnya.
Ia berharap pihak-pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama untuk mencari penyelesaian terbaik.
Bagi Dodi, perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan sesuatu yang wajar selama disikapi secara dewasa, terbuka, mengedepankan musyawarah, serta tetap menghormati satu sama lain.
(Red)
