Medan | GeberNews.com – Proyek PDAM Tirtanadi
Dua hari pasokan air bersih mati total di Jalan Bromo, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, memicu kecaman keras dari Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketua Umum Pagar UNRI Prabowo Gibran untuk Negara Republik Indonesia, Adi Warman Lubis.
Ia menilai kinerja proyek PDAM Tirtanadi gagal total dan menunjukkan ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Adi Warman Lubis menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap PDAM Tirtanadi yang dinilai tidak profesional, lemah dalam perencanaan, serta abai terhadap dampak proyek yang langsung dirasakan warga.
Akibat buruknya pengawasan, ratusan masyarakat terpaksa hidup tanpa pasokan air bersih selama dua hari berturut-turut.
Menurut Adi, air bersih bukan sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara melalui badan usaha milik daerah.
Terhentinya distribusi air dalam waktu lama merupakan cermin buruknya manajemen dan minimnya empati terhadap penderitaan masyarakat
“Ini bukan persoalan teknis biasa. Dua hari air mati berarti masyarakat tidak bisa mandi, tidak bisa memasak, terganggu kesehatannya, bahkan ibadah pun terhambat. PDAM Tirtanadi harus bertanggung jawab penuh,” tegas Adi Warman Lubis pada Rabu, 7 Januari 2026 di Kantor Sekretariat DPP TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof. H.M. Yamin,S.H No. 202 Medan.
Ia menilai proyek yang seharusnya meningkatkan pelayanan justru berubah menjadi sumber masalah baru. PDAM Tirtanadi disebut terlalu sering berlindung di balik alasan perbaikan jaringan, sementara hak-hak masyarakat diabaikan begitu saja.
Adi Warman Lubis juga mendesak manajemen PDAM Tirtanadi agar tidak menutup diri dari publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab gangguan, berapa lama proyek dikerjakan, serta langkah konkret apa yang dilakukan untuk memulihkan pasokan air. Tanpa transparansi, kepercayaan publik dipastikan akan terus runtuh.
Lebih keras lagi, TKN Kompas Nusantara meminta pemerintah daerah dan lembaga pengawas turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek PDAM Tirtanadi.
Jika ditemukan unsur kelalaian atau pembiaran, ia menegaskan sanksi tegas wajib dijatuhkan.
“Jangan rakyat terus dijadikan korban proyek yang katanya untuk rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh ketidakbecusan pengelola,” tegasnya
.
Adi juga menyoroti standar ganda yang selama ini terjadi. Saat masyarakat terlambat membayar tagihan, denda bahkan pemutusan sambungan dilakukan tanpa kompromi. Namun ketika hak masyarakat dilanggar dan air mati berhari-hari, justru alasan, pembenaran, dan saling lempar tanggung jawab yang ditampilkan.
“Ini tidak benar. Masyarakat butuh pengayoman dan perhatian, bukan pembenaran.
Bayangkan dua hari tanpa air bersih, bagaimana mau mandi, ibadah, dan menjalani aktivitas sehari-hari,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PDAM Tirtanadi belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti matinya aliran air selama dua hari tersebut. Warga berharap pasokan air segera normal dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Tim
Tonton berita dan informasi terkini hanya di GeberNews TV YouTube
