MEDAN | GeberNews.com – Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa bertema “Sinergi Sumut untuk Indonesia Emas: Kolaborasi Pembangunan, Polri Bersama Masyarakat dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan” di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut tersebut menjadi wadah penyerapan aspirasi mahasiswa sekaligus deklarasi bersama dengan mengangkat semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan memperkuat persatuan, kebangsaan, dan persaudaraan di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, serta perwakilan unsur Forkopimda lainnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi melalui forum demokrasi tersebut. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa, khususnya di Sumatera Utara yang dikenal memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya.
Ia menjelaskan, Sumatera Utara merupakan provinsi strategis dari aspek politik, geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 15,7 juta jiwa serta luas wilayah sekitar 75.000 kilometer persegi, Sumut memiliki karakter masyarakat yang sangat majemuk.
Keberagaman tersebut tercermin dari berbagai suku yang hidup berdampingan, seperti Batak, Jawa, Melayu, dan suku lainnya. Begitu pula dengan kehidupan beragama yang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
“Jangan sampai Sumatera Utara dipecah-pecah atau diprovokasi sehingga menimbulkan suasana yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” ujarnya.
Sonny juga membagikan pengalamannya ketika bertugas di Ambon. Ia menceritakan konflik yang awalnya dipicu perselisihan antara dua sopir angkutan berbeda agama, kemudian berkembang menjadi pertikaian antarkelompok hingga menimbulkan korban jiwa.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting bahwa persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik besar apabila dibumbui sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Karena itu, ia mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sonny mengaku memahami dinamika penyampaian aspirasi masyarakat karena pernah terlibat langsung dalam situasi pengamanan aksi massa.
Sejak dilantik sebagai Kapolda Sumut, dirinya bersama jajaran juga telah melaksanakan safari kamtibmas dengan mengunjungi berbagai unsur pemerintahan, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, ia turut menyampaikan orasi kebangsaan di lingkungan kampus sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kedekatan dengan kalangan mahasiswa.
Selain persoalan persatuan, Kapolda turut menyoroti masalah peredaran narkoba yang menjadi salah satu aspirasi mahasiswa dalam forum tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Sonny juga memperkenalkan program kepolisian bertajuk Polisi Bersama Masyarakat Menjaga Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia berharap komunikasi dan sinergi antara kepolisian dengan mahasiswa terus terjalin sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dibicarakan dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Pemerataan Pembangunan Jadi Perhatian
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang disuarakan mahasiswa merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Sumatera Utara.
Aspirasi tersebut meliputi persoalan infrastruktur, prioritas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.
Menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai pemerataan pembangunan, Bobby menjelaskan bahwa posisi Sumut sebagai provinsi dengan skala wilayah dan jumlah penduduk terbesar keempat secara nasional menghadirkan tantangan tersendiri.
Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Namun, di sisi lain, masih terdapat kabupaten di wilayah Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal dalam skala nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antardaerah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Jika selama ini pengusulan dan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota, mulai 2027 bantuan tersebut akan diarahkan langsung untuk pembangunan infrastruktur desa,” ujarnya.
Program tersebut menyasar 6.110 desa di Sumatera Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memprioritaskan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani yang diusulkan langsung oleh pemerintah desa.
Selain pemerataan pembangunan, Bobby juga menanggapi aspirasi mahasiswa mengenai persoalan peredaran narkoba.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam regulasi tersebut juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan sejenisnya.
Bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya pelaku usaha penjualan vape, pemerintah akan menyiapkan alternatif dukungan usaha.
“Bagi yang terdampak (penjual vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan,” sebutnya.
Mahasiswa Sampaikan Sejumlah Tuntutan
Sebelumnya, sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumut, Polda Sumut, dan Kejati Sumut.
Berdasarkan hasil kajian bersama, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan strategis, mulai dari pemberantasan narkoba, korupsi, mafia tanah, kebebasan sipil, pemerataan pembangunan, pendidikan, hingga transparansi anggaran daerah.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pemberantasan narkoba hingga ke tingkat bandar dan jaringan besar. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pengguna maupun pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap jaringan utama peredaran narkotika.
Selain itu, mahasiswa mendesak penindakan tegas terhadap praktik perjudian, kejahatan jalanan, dan berbagai bentuk kriminalitas lainnya.
Mereka juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Polda Sumut dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.
Di bidang penegakan hukum, mahasiswa mendesak penguatan pemberantasan korupsi, terutama terhadap dugaan penyimpangan anggaran pemerintah, proyek pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga diminta mengoptimalkan penanganan berbagai perkara tindak pidana korupsi.
Mahasiswa turut meminta penindakan terhadap praktik mafia tanah, penyalahgunaan wewenang, pembalakan liar, serta kejahatan lingkungan dan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
Terkait kebebasan sipil, mahasiswa meminta evaluasi terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan demonstrasi.
Mereka menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif, profesional, dan transparan, sekaligus menjamin ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam bidang pembangunan, mahasiswa menyoroti ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya menyangkut akses jalan, transportasi, fasilitas kesehatan, air bersih, dan pelayanan publik.
Pemprov Sumut juga didorong untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, serta akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sosialisasi dan penyaluran program beasiswa dinilai perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang pemberdayaan dan pengembangan kapasitas generasi muda.
Mereka juga mendorong agar pembahasan APBD dan perubahan APBD dilaksanakan secara transparan, berbasis data, serta melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
Mahasiswa menegaskan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan kajian akademik dan data. Namun, mereka juga ingin terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.
“Kami tidak hanya ingin menjadi mitra kritis, tetapi juga mitra kolaboratif,” kata perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut, Yusril Mahendra.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan kejaksaan dapat menindaklanjuti seluruh persoalan demi mewujudkan Sumatera Utara yang lebih aman, adil, dan sejahtera.
Deklarasi Komitmen Mahasiswa untuk Sumatera Utara
Dalam deklarasi bersama, Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara yang terdiri atas SEMMI, KAMMI, PMII, HMI, GMNI, IMM, GMKI, HIMMAH, PMKRI, BEM Nusantara Daerah Sumatera Utara, dan BEM SI menyampaikan sejumlah komitmen kebangsaan.
Pertama, memperkokoh kedaulatan konstitusi dan kebebasan sipil.
Menurut mereka, kedaulatan rakyat dan supremasi hukum merupakan fondasi utama demokrasi Indonesia.
Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak digital masyarakat, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta kehadiran perangkat hukum yang mampu melindungi kebebasan sipil dan keamanan informasi nasional harus diwujudkan secara transparan.
Kedua, mewujudkan kedaulatan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
Semangat perjuangan para pahlawan mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kedaulatan ekonomi tersebut, menurut mahasiswa, harus diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang akuntabel, penguatan industri dan komunitas daerah, pemerataan ekonomi hingga ke daerah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan petani.
Ketiga, mewujudkan keadilan fiskal dan keseimbangan sosial, merawat kebinekaan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Refleksi terhadap perjuangan para pahlawan dinilai menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk menjaga kelestarian Indonesia dari kerusakan lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara juga menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi integritas dan sikap antikorupsi, sekaligus mendorong terciptanya Sumatera Utara yang aman dari ancaman kejahatan, korupsi, dan bahaya narkoba.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memulihkan rasa aman masyarakat sekaligus menjaga ketenteraman sosial.
Para mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merapatkan barisan, memperkuat sikap saling menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.
Mereka berharap semangat perjuangan para pahlawan tetap menjadi kompas moral dalam menjaga konstitusi, mengawal perjalanan bangsa, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Dodi R. Sembiring)
