Medan | GeberNews.com – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Purbaya Indonesia, DR Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H. menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, dan DPD harus benar-benar hadir sebagai penyambung lidah rakyat, bukan hanya sekadar struktur organisasi di atas kertas. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Nasional bersama jajaran DPP serta para pengurus DPW dan DPD dari berbagai provinsi yang turut bergabung melalui Zoom Meeting. Pertemuan berlangsung di Pondok Konstitusi, Jalan Bakti Selatan No. 42 Medan, pada Sabtu, 15 November 2025.
Dalam arahannya, DR Gea menekankan bahwa setiap pengurus di tingkat wilayah dan daerah harus mampu menjadi corong aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. “Ini bukan soal jabatan, ini adalah tanggung jawab moral. Suara rakyat harus kita sampaikan dengan tepat, cepat, dan akurat,” ujarnya. Didampingi Sekjen Rafriandi Nasution, S.E., M.T. serta Bendahara Umum Hasril, DR Gea menegaskan bahwa Purbaya Indonesia hadir untuk mengawal, melindungi, serta memastikan hak-hak masyarakat mendapatkan ruang keadilan yang semestinya.
Lebih lanjut, DR Gea memaparkan bahwa Purbaya Indonesia akan terus memperkuat jaringan organisasi, meningkatkan kapasitas pengurus, dan membangun soliditas agar mampu memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Ia menilai, tantangan sosial hari ini membutuhkan organisasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga konsisten memperjuangkan kebutuhan rakyat secara berkelanjutan.
Rapat Pleno tersebut juga menetapkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya adalah penegasan bahwa Purbaya Indonesia bukan organisasi berafiliasi politik dan tetap berdiri sebagai organisasi sosial independen. DPP juga menetapkan target pembentukan 20 DPW baru pada tahun 2025 sebagai langkah strategis memperluas struktur organisasi. Selain itu, rapat menyepakati pelaksanaan Pelantikan dan Rakernas DPP Purbaya Indonesia di Jakarta, termasuk wacana pemindahan sekretariat pusat untuk memperkuat konsolidasi nasional.
Di penghujung rapat, DR Gea mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menggiring opini publik atau mengaitkan nama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan isu pencapresan atau cawapres pada Pilpres 2029. Ia menegaskan bahwa Purbaya Indonesia memilih fokus mendukung serta menyukseskan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, terutama kebijakan yang berada dalam kewenangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
