Kebumen | GeberNews.com – Memasuki masa tenang jelang Pilkada Kabupaten Kebumen 2024, muncul polemik terkait distribusi ribuan Kartu Kebumen Sejahtera (KKS). Dugaan kecurangan yang sistematis dan masif mencuat, di mana kartu tersebut diduga menjadi alat politik salah satu pasangan calon bupati.
Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara Kabupaten Kebumen, Sugiyono, bersama timnya langsung bergerak. Pada Selasa (26/11/2024), pihaknya melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan BPJS Kebumen terkait keberadaan KKS tersebut.
“Kami sangat menyayangkan masyarakat dijadikan alat politik. Berdasarkan investigasi, baik Dinsos, Dinkes, maupun BPJS tidak mengetahui atau mengeluarkan rekomendasi terkait KKS yang beredar ini,” tegas Sugiyono kepada awak media.
Pihak BPJS melalui Kepala Cabangnya, Mujiatin, juga membantah keterlibatan dalam penerbitan KKS. “Kami hanya bekerja sama dalam program JKN-KIS. Kartu ini jelas bukan bagian dari skema kami,” ungkapnya di ruang rapat kantor BPJS Kebumen, Selasa sore.
Senada, Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kebumen, Liftyawati Anggraeni, S.E., memastikan KKS yang beredar tidak berasal dari rekomendasi mereka. “Kami sudah cek beberapa kartu sejak awal tahun hingga November 2024. Tidak ada data ini dalam sistem kami,” jelasnya.
Dugaan manipulasi ini juga mendapat sorotan dari DPRD Kebumen. Saiful Anwar, S.Sy., Ketua Komisi B dari Fraksi PKB, menyatakan keprihatinannya. “Kami tidak pernah membahas penerbitan KKS di DPRD. Setelah Pilkada, saya harap ada langkah konkret, bahkan mungkin pembentukan Pansus Kartu Kebumen Sejahtera,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Kasus ini menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas pelaksanaan Pilkada Kebumen 2024.
(Tim)
