MEDAN | GeberNews.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar di Medan, Jumat (26/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah dinamika politik nasional yang diwarnai kritik dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Meski demikian, Lintas 98 Sumut menilai pemerintahan saat ini mulai merealisasikan sebagian cita-cita Reformasi 1998, terutama dalam pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik. Menurutnya, pernyataan tersebut lahir dari pengamatan terhadap perkembangan pemerintahan selama ini.
“Kami mencoba menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita Reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Meski memberikan dukungan, Turman menegaskan para aktivis Reformasi tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami akan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik. Namun di sisi lain, kami juga akan tetap memberikan kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade.
Menurutnya, demokrasi politik yang berkembang selama ini belum sepenuhnya berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dinilai belum merata meskipun ruang kebebasan politik telah terbuka.
“Selama 28 tahun reformasi masih terdapat kekurangan. Jika demokrasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi hanya demokrasi semu. Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai segelintir kelompok, maka demokrasi politik akan kehilangan makna bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Edison menilai Indonesia perlu memperkuat konsep sosio-demokrasi, yakni demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh rakyat.
Delapan Sikap Politik
Melalui pernyataan tersebut, Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik sebagai berikut:
Mendukung langkah pemerintah memberantas korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Mendukung pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam serta penutupan kebocoran penerimaan negara.
Mendukung penertiban kawasan hutan dan redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat.
Mengawal semangat antikorupsi dan efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan.
Mendukung restrukturisasi APBN guna memperkuat program-program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi tata kelolanya.
Menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program-program strategis nasional.
Mendorong persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Edison menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukanlah cek kosong bagi pemerintah. Sebaliknya, semangat Reformasi akan terus diwujudkan melalui fungsi pengawasan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, yakni Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, sekaligus tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.
(Tim)
