GeberNews.com | Medan –
Negeri super kaya, rakyat dipaksa miskin: Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai siapa sebenarnya? Pertanyaan ini kembali mencuat dalam wawancara bersama Drs. Renold Pasaribu di Medan, Jumat (3/4/2026), yang menyoroti tajam ironi besar dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Menurut Renold, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan, laut, hingga hasil tambang seperti emas, nikel, minyak, dan gas. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
“Secara fakta, kita ini negara kaya. Tapi kenapa rakyat masih banyak yang kesulitan? Ini yang harus dijawab secara jujur,” ujarnya.
Ia membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Meski memiliki keterbatasan geografis, negara-negara tersebut dinilai mampu mengelola sumber daya secara maksimal dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Di sana, negara hadir. Pengelolaan sumber daya jelas arahnya untuk rakyat. Sementara kita, masih banyak kebocoran dan ketimpangan,” katanya.
Renold juga menyoroti kondisi di dalam negeri, di mana eksploitasi sumber daya alam masih belum diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan yang nyata.
“Hutan diambil, tambang dikeruk, laut dimanfaatkan, tapi masyarakat sekitar tetap hidup sulit. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” tegasnya.
Selain itu, ia menyinggung fenomena banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memilih bekerja ke luar negeri seperti Taiwan, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, hingga Jepang.
Menurutnya, hal itu menjadi indikator bahwa lapangan kerja di dalam negeri belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau di dalam negeri sejahtera, orang tidak perlu pergi jauh mencari penghidupan,” ujarnya.
Renold mengingatkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa seluruh kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, ia menilai masih ada ketidaksesuaian antara amanat konstitusi dan realita di lapangan.
“Konstitusi kita sudah jelas. Tinggal bagaimana keberanian untuk menjalankannya secara konsisten,” katanya.
Ia menekankan pentingnya transparansi, pengawasan, serta keberpihakan kebijakan dalam pengelolaan SDA.
Menurutnya, tanpa langkah nyata, Indonesia akan terus berada dalam kondisi paradoks: kaya sumber daya, tetapi rakyat belum sejahtera.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan. Negara harus memastikan kekayaan itu kembali ke rakyat,” pungkasnya.
Renold juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menguatkan nilai-nilai dasar seperti Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam.
Jika tidak, ia menilai ironi tersebut akan terus berulang. Negeri yang kaya raya, namun rakyatnya tetap berjuang untuk hidup layak.
(Redaksi/ Ril)
