Medan / GeberNews.com – Polda Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas bersepakat mempercepat normalisasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi antrean panjang di sejumlah SPBU. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Antrean SPBU yang digelar di Aula Catur Prasetya Polda Sumut, Rabu (15/7/2⁰26).
Rakor dihadiri Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Rajali Husein, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, serta sejumlah undangan lainnya.
Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menyampaikan, hingga 14 Juli 2026 terdapat 125 dari total 324 SPBU di Sumatera Utara yang terdampak gangguan distribusi BBM.
Untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi, Polda Sumut mengerahkan 786 personel yang bertugas melakukan pengamanan serta pengawalan distribusi BBM. Selain itu, disiapkan pula 10 personel yang dapat diperbantukan sebagai awak maupun pengemudi mobil tangki apabila diperlukan.
“Hasil mitigasi menunjukkan adanya keterlambatan pasokan serta berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT). Kami melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM,” ujar Dwi.
Sementara itu, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan, hasil analisis di lapangan menunjukkan antrean BBM dipicu oleh gangguan tenaga kerja yang menyebabkan penyesuaian operasional di fuel terminal. Akibatnya, distribusi BBM ke SPBU dilakukan secara bertahap sehingga pasokan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan harian.
Selain itu, krisis pengemudi mobil tangki akibat pemberhentian sejumlah sopir yang melakukan pelanggaran turut memperburuk kondisi.
“Pada umumnya SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume permintaan. Kondisi ini menyebabkan stok cepat habis dan memicu antrean di SPBU lain yang masih memiliki persediaan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Dedy Jaminsyah Purba menegaskan masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar penjelasan. Ia mengatakan Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Polda Sumut terkait berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan awak mobil tangki.
Menurutnya, Gubernur Sumatera Utara meminta adanya kepastian waktu normalisasi distribusi, langkah konkret yang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami meminta Pertamina segera mengembalikan situasi seperti semula. Pemerintah Provinsi Sumut siap berkolaborasi agar distribusi BBM kembali normal,” katanya.
Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Rajali Husein mengatakan seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera telah diminta beroperasi selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, antrean panjang dan gesekan antar-konsumen masih terjadi di sejumlah lokasi.
Senada, Wakil Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Sumut Indah Sari Karo-karo menyebut krisis pengemudi mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi BBM. Menurutnya, dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar distribusi berjalan lancar dan terhindar dari penyimpangan.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak menilai situasi antrean panjang di SPBU memiliki karakteristik seperti penanganan bencana. Di Kota Medan yang memiliki 91 SPBU, kepolisian telah menempatkan mobil patroli berlampu biru di sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang guna menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.
Ia juga mengingatkan agar situasi tersebut tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana di sektor migas maupun menyebarkan informasi menyesatkan di media sosial yang dapat memicu kepanikan masyarakat.
“Kami sudah menemukan adanya perkelahian di salah satu SPBU, bahkan ada masyarakat yang pingsan akibat antrean. Karena itu diperlukan pola mitigasi yang mampu menenangkan masyarakat,” pungkasnya.
(Tim)
