Penyambungan, Madina | GeberNews.com – Mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), berinisial IM (Ida Machrani, A.Md.Kep.), memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Hingga melewati batas waktu klarifikasi yang telah ditentukan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi.
Sikap tersebut memicu reaksi dari Aliansi Pers dan Aktivis Madina, yang sebelumnya telah melayangkan surat konfirmasi lanjutan sekaligus somasi formil bernomor 35/Aliansi PA/Eks/XI/2026 tertanggal 5 November 2026.
Ketua Tim Magrifatulloh bersama Ketua Forum Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintah dan Pelayanan Publik (Forum MP4) Madina, Arif Azka Batubara, kepada pers, Kamis (19/11/2026), menyayangkan sikap yang dinilai tidak kooperatif tersebut.
Menurut mereka, tidak adanya tanggapan dari mantan Pj Kepala Desa Kayu Laut menghambat pemenuhan hak jawab dalam kerja jurnalistik serta menyulitkan publik memperoleh penjelasan mengenai persoalan pengelolaan anggaran desa.
Rincian Temuan LHP Inspektorat Rp566,24 Juta
Berdasarkan dokumen LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang merujuk pada Surat Bupati Madina Nomor 700/0804/Insp/2024 terkait laporan pengaduan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kayu Laut, tercatat nilai temuan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp566.241.280,00.
Temuan tersebut terbagi dalam dua kelompok utama, yakni kegiatan yang diduga tidak direalisasikan serta penggunaan anggaran yang belum didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah.
Kegiatan Dianggarkan, Diduga Tidak Direalisasikan Rp272,30 Juta
Sejumlah kegiatan fisik dan operasional yang dianggarkan pada Tahap I dan II diduga tidak direalisasikan di lapangan. Berdasarkan rincian temuan yang disampaikan, kegiatan tersebut direkomendasikan untuk dikembalikan ke Rekening Kas Desa, dengan rincian:
– Pembangunan jalan usaha tani: Rp139.828.000,00
– Pembangunan sarana air bersih masyarakat: Rp85.858.000,00
– Program Desa Digital: Rp25.000.000,00
– Rehabilitasi irigasi persawahan: Rp16.879.000,00
– Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Rp4.738.882,00
Total nilai pada kelompok kegiatan tersebut mencapai Rp272.304.682,00.
Penggunaan Anggaran Tanpa SPJ Sah Rp293,93 Juta
Selain dugaan kegiatan yang tidak direalisasikan, terdapat pula realisasi anggaran sebesar Rp293.936.598,00 yang disebut belum didukung bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan memadai sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Aliansi Pers dan Aktivis Madina menilai temuan tersebut perlu mendapat perhatian serius serta tindak lanjut dari pihak berwenang.
“Persoalan temuan senilai Rp566,24 juta lebih ini bukan masalah administratif biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Publik berhak tahu ke mana anggaran desa mengalir dan sejauh mana kewajiban pengembalian kerugian keuangan desa dilaksanakan, yang seyogianya dalam batas waktu 60 hari sesuai rekomendasi Inspektorat,” tegas Magrifatulloh bersama Arif Azka.
Dalam surat somasi sebelumnya, tim investigasi juga mempertanyakan perkembangan pengaduan BPD bernomor 470/007/BPD.KL/2024 yang disebut telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.
Selain itu, mereka turut menelusuri dugaan adanya intervensi oknum aparatur kecamatan dalam pengelolaan Dana Desa Kayu Laut, yang menurut mereka perlu diklarifikasi oleh pihak terkait.
Siapkan Pelaporan ke Kejatisu dan Poldasu
Karena upaya konfirmasi dan somasi formil tidak mendapat tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan, Aliansi Pers dan Aktivis Madina memastikan akan mengambil langkah lanjutan melalui jalur hukum.
Langkah tersebut mencakup pelaporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan/atau Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), serta mendesak Bupati dan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal memberikan klarifikasi terkait tindak lanjut LHP tersebut.
Mereka juga menyatakan rencana menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai di depan kantor instansi terkait sebagai bentuk desakan agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan penanganan yang transparan.
“Kami tidak akan berhenti sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan. Dugaan temuan ratusan juta rupiah harus ditindaklanjuti secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Kami akan menempuh pelaporan resmi ke Kejatisu dan/atau Poldasu serta mendesak pihak terkait memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat,” pungkas Arif Azka.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang seluas-luasnya bagi mantan Pj Kepala Desa Kayu Laut maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi demi menjaga keberimbangan informasi publik.
(Magrifatulloh)













