Liputan: Yuli Asri Nasution
Medan | GeberNews.com – TKN Kompas Nusantara menggelar unjuk rasa damai dengan mendatangi Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Senin (29/9/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap maraknya praktik pembangunan yang tidak sesuai PBG, bahkan tanpa PBG dan Amdal. Kondisi ini dinilai merugikan PAD Kota Medan, merusak lingkungan, serta menunjukkan lambannya penanganan laporan masyarakat di sejumlah polsek maupun Polrestabes.
Di Kantor Wali Kota, massa disambut perwakilan Pemko Medan bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan, Rakmat Adisyah Putra Harahapn utusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang (Perkim). Kasatpol PP sempat menunjukkan dokumen IMB tahun 2014 atas bangunan yang dipersoalkan. Namun, Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus pimpinan aksi, Adi Warman Lubis, menolak dan menyebut dokumen tersebut tidak relevan.
“Saya tahu dari awal pembangunan komplek itu. Aneh sekali, IMB yang ditunjukkan tahun 2014, padahal sudah 2025—11 tahun berlalu. Kenapa Dinas Perkim tidak pernah menunjukkan IMB itu saat turun ke lokasi? Bahkan Perkim sudah tiga kali melayangkan surat peringatan hingga surat penindakan kepada Satpol PP. Tapi sekarang tiba-tiba muncul IMB 2014, ada apa ini?” tegas Adi
Adi menduga pengembang hanya mencari alasan menutupi kesalahan. Ia menegaskan pihaknya sudah melaporkan oknum yang mengaku pemilik bangunan ke Polsek Medan Labuhan karena merusak rumah warga dan rumah pribadinya. Namun, laporan tersebut justru jalan di tempat. “Saya minta penyidik menuntut oknum itu menunjukkan legalitas kepemilikan, bukan hanya IMB lama yang diduga tidak sesuai objek,” ujarnya.
Ia meminta Wali Kota Medan turun tangan langsung karena masalah ini menyangkut marwah Pemko. Setelah perdebatan panjang, Kasatpol PP akhirnya berjanji akan meneliti ulang bersama Dinas Perkim, sebelum meninggalkan massa dengan alasan kondisi kesehatannya menurun.
Dari Kantor Wali Kota, massa bergerak ke DPRD Medan. Mereka diterima anggota Komisi IV, Lela, yang mewakili Ketua DPRD. Lela berjanji akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan menyampaikan permintaan maaf atas lemahnya pengawasan pemerintah. Namun massa tidak puas. “Jangan hanya normatif. Segera tindaklanjuti, jangan terkesan DPRD tutup mata. Kalau ada kongkalikong antara dinas dengan pengembang, rakyat tidak akan tinggal diam!” teriak peserta aksi.
Selanjutnya massa menuju Kantor Satpol PP Medan. Sekretaris Satpol PP, Kiky, menerima mereka dan berjanji meneruskan tuntutan ke pimpinannya. Janji itu ditolak mentah-mentah oleh massa. “Kami tidak butuh janji. Segera bongkar bangunan bermasalah! Kalau tidak, Satpol PP akan kami demo lebih besar lagi,” tegas Adi di hadapan peserta aksi.
Puncak aksi terjadi di Mapolrestabes Medan, yang dijaga ketat puluhan Polwan. Massa diterima Wakil Kasat Reskrim, AKP Ainul Yakin, bersama sejumlah Kanit. Mereka menunjukkan bukti laporan polisi yang tak kunjung diproses. Pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti dan menyampaikannya ke pimpinan. Namun perwakilan massa keluar dari ruang Satreskrim dengan wajah kecewa.
Adi menegaskan pihaknya tidak main-main. Ia menuntut laporan dugaan permainan PBG segera diusut tuntas serta meminta evaluasi terhadap pejabat Satpol PP maupun institusi kepolisian. “Jangan biarkan Polri rusak karena ulah oknum. Kembalikan Polri sebagai pengayom masyarakat, sesuai motonya: melindungi, mengayomi, dan melayani,” tegasnya. Ia juga meminta sanksi tegas bagi penyidik yang lamban dan tebang pilih.
Adi mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, segera mengevaluasi jajarannya, khususnya Satpol PP bidang penertiban dan Dinas Perkim. “Kalau perlu, ganti pejabat yang tidak becus bekerja. Jangan sampai PAD bocor hanya karena kepentingan pribadi. Negara ini negara hukum, jangan biarkan hukum dipermainkan oknum tertentu,” ujarnya lantang.
Sekitar pukul 14.30 WIB, aksi damai berakhir tertib. Namun TKN Kompas Nusantara menegaskan perjuangan belum selesai. Jika Pemko, Satpol PP, dan Polrestabes tidak menjalankan tugas sesuai prosedur serta tidak menindak tegas oknum aparat yang lalai, mereka berjanji akan turun ke jalan dengan massa lebih besar, bukan hanya ke Polrestabes, tetapi juga ke Polda Sumut dan instansi terkait lainnya.
