GeberNews.com | Langkat — Gelombang kritik keras menghantam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat. Dalam aksi demonstrasi, Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat (LIMAPERA) secara terbuka membongkar dugaan maladministrasi dan menuntut pencopotan Kepala Desa Kwala Musam.
Aksi yang digelar di Kantor Dinas PMD Kabupaten Langkat itu berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan birokrasi desa. LIMAPERA menilai, dinas terkait gagal menjalankan fungsi kontrol sehingga persoalan di Desa Kwala Musam terus berlarut tanpa kepastian.
Koordinator aksi, Anur, secara tegas menyebut bahwa rekomendasi pemberhentian pelaksanaan tugas tertanggal 17 Desember 2024 patut dipertanyakan. Ia menilai dokumen tersebut diduga cacat prosedur dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku.
“Ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif. Ini sudah masuk pada dugaan maladministrasi yang serius,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Tak hanya itu, sorotan juga mengarah pada penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang disebut telah melampaui batas waktu. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran yang seharusnya segera ditindak, namun justru terkesan dibiarkan.
LIMAPERA bahkan menilai adanya indikasi pembiaran sistematis yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau aturan bisa dilanggar tanpa sanksi, maka publik berhak curiga ada yang tidak beres dalam sistem ini,” ujar Anur.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Bupati Langkat untuk tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk memberhentikan Kepala Desa Kwala Musam apabila terbukti bertanggung jawab.
Mereka juga meminta agar rekomendasi yang dinilai bermasalah segera dicabut dan dievaluasi.
Lebih jauh, LIMAPERA menuntut audit dan investigasi independen terhadap Dinas PMD Kabupaten Langkat, termasuk penelusuran terhadap kemungkinan adanya oknum yang bermain dalam proses kebijakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PMD Kabupaten Langkat belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memastikan keberimbangan informasi.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. LIMAPERA menegaskan tidak akan mundur dan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Mereka menilai, transparansi dan ketegasan adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai tergerus.
(Abd. Halim)
