Deli Serdang I GeberNews.com-Polemik pengadaan jilbab yang berkaitan dengan anggaran Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Deli Serdang memasuki ranah yang sensitif setelah nama Ny. Jelita Asri Ludin, selaku Ketua TP PKK Deli Serdang, ikut terseret dalam sejumlah tudingan.
Nama Jelita disebut-sebut oleh sejumlah pihak seolah memiliki keterkaitan dengan penggunaan atau pengelolaan anggaran pengadaan jilbab yang diprakarsai Dinas Kesra. Namun, tudingan tersebut sejauh ini belum disertai bukti atau fakta yang dapat menunjukkan adanya keterlibatan Jelita dalam pengelolaan dana dimaksud.
Persoalan ini menjadi penting karena tuduhan yang diarahkan kepada seseorang menyangkut nama baik dan kredibilitas. Setiap pihak yang menyampaikan tudingan semestinya dapat menunjukkan dasar, dokumen, maupun fakta yang dapat diverifikasi.
Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan: dari mana asal tudingan yang menyeret nama Jelita Asri Ludin, apa dasar pernyataannya, serta bukti apa yang dimiliki pihak-pihak yang menyebut namanya?
GRPK bersama tim investigasi menyatakan akan menelusuri informasi dan sumber pernyataan yang mengaitkan nama Jelita dengan polemik anggaran jilbab Dinas Kesra.
Ketua GRPK menilai persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Jika memang terdapat bukti keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan atau penggunaan anggaran pemerintah, maka bukti tersebut harus dibuka dan diuji berdasarkan fakta.
Sebaliknya, apabila sebuah tudingan tidak memiliki dasar yang jelas, penyebutan nama seseorang berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terhadap reputasi pribadi maupun stabilitas pemerintahan daerah.
GRPK juga mencermati adanya dugaan bahwa polemik tersebut tidak berdiri sendiri. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim, terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap dinamika politik dan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang.
Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan penelusuran serta pembuktian lebih lanjut. Karena itu, GRPK menyatakan tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim investigasi akan menelusuri pihak-pihak yang pertama kali menyampaikan tudingan terhadap Jelita Asri Ludin, termasuk dasar informasi yang mereka gunakan dan sumber data yang menjadi pijakan pernyataan tersebut.
Bagi GRPK, persoalan ini harus diuji melalui fakta, bukan melalui asumsi atau tudingan yang tidak memiliki dasar.
Jika terdapat bukti, sampaikan bukti tersebut. Jika tidak terdapat bukti, maka tudingan terhadap seseorang tidak sepatutnya dibiarkan berkembang menjadi opini publik yang merugikan.
Polemik dana jilbab Dinas Kesra pun kini tidak hanya menyangkut persoalan anggaran, tetapi juga menyangkut bagaimana sebuah tudingan terhadap seorang pejabat publik dibuktikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
GRPK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan menelusuri informasi yang berkaitan dengan munculnya nama Jelita Asri Ludin dalam polemik pengadaan jilbab tersebut.
(Tim)
