Medan | GeberNews.com — Dugaan penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap massa aksi di kawasan Capital Building Medan menjadi perhatian. Peristiwa tersebut berlangsung di tengah situasi demonstrasi tandingan yang disebut memanas dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan serta ketertiban di Kota Medan.
Ketua DPP Pemuda Demokrasi Indonesia Koordinator Wilayah Sumatera, Drs. Rafli Tanjung, mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyerangan tersebut.
Rafli menilai setiap tindakan kekerasan maupun intimidasi dalam kegiatan penyampaian aspirasi harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Setiap bentuk kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh OTK yang tidak bertanggung jawab, harus diusut tuntas. Pemerintah dan aparat keamanan harus menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menegakkan keadilan serta menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai,” tegas Rafli Tanjung.
Menurut Rafli, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Karena itu, keamanan seluruh pihak yang terlibat dalam aksi perlu mendapat perhatian sehingga kebebasan menyampaikan aspirasi dapat berlangsung secara aman dan tertib.
Pemuda Demokrasi Indonesia juga mendesak pihak berwenang mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyerangan dan mengambil tindakan sesuai hasil penyelidikan serta ketentuan hukum.
Selain penegakan hukum, organisasi tersebut meminta situasi keamanan di Kota Medan tetap dijaga agar potensi gesekan antarkelompok tidak berkembang dan mengganggu ketertiban masyarakat.
Rafli menegaskan bahwa Pemuda Demokrasi Indonesia akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong proses penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan.
Kata Kunci SEO
Kapital Building Medan, penyerangan OTK Medan, demonstrasi Medan, Pemuda Demokrasi Indonesia, Rafli Tanjung, aksi massa Medan, penegakan hukum Medan, keamanan Medan.
Meta Description
Dugaan penyerangan OTK terhadap massa aksi di Capital Building Medan mendapat perhatian Pemuda Demokrasi Indonesia yang mendesak penyelidikan dan penegakan hukum.
(Do)
