Deli Serdang | GeberNews.com – Mhd. Ardiansyah Bancin, S.H., M.H., Advokat sekaligus Kuasa Hukum Musri Aripin Bancin, tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 477 subsidair Pasal 476 KUHP, menyampaikan sejumlah keberatan dan perhatian terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum di Polsek STM Hilir, Polresta Deli Serdang.
Dalam menjalankan fungsi pembelaan, pihak kuasa hukum telah mengupayakan permohonan penangguhan penahanan, mengajukan permohonan turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beserta dokumen penyidikan yang relevan, serta melakukan kajian terhadap keabsahan prosedur penangkapan dan penahanan untuk mempertimbangkan langkah praperadilan.
Namun, terdapat persoalan lain yang turut menjadi perhatian. Kuasa hukum mengaku memperoleh penyampaian dari Aiptu Dedi, salah satu anggota Polsek STM Hilir, bahwa berdasarkan perintah lisan Kapolsek, penasihat hukum tidak diperbolehkan membawa telepon genggam (HP) ketika memasuki lingkungan Polsek untuk mengunjungi klien.
Menurut Ardiansyah, pengaturan keamanan di lingkungan kepolisian merupakan kewenangan institusi. Akan tetapi, penerapannya perlu memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan tidak menghambat hak advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan.
Hal tersebut perlu diperhatikan karena Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum serta hak advokat untuk berkomunikasi, mengunjungi, memberikan nasihat hukum, dan mendampingi tersangka pada setiap tahap pemeriksaan.
Selain itu, Pasal 153 KUHAP mewajibkan penyidik memberikan salinan BAP kepada tersangka atau advokatnya untuk kepentingan pembelaan paling lama satu hari sejak BAP ditandatangani.
Sementara itu, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan jaminan kebebasan bagi advokat dalam menjalankan profesinya dengan tetap tunduk pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
Ardiansyah juga mengingatkan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026, yang meminta masyarakat tidak ragu mendokumentasikan dan melaporkan apabila menemukan tindakan aparat yang tidak sesuai ketentuan.
“Presiden sendiri telah membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku aparat. Namun, bagaimana semangat transparansi tersebut dapat diwujudkan apabila penasihat hukum yang menjalankan fungsi pembelaan saja menghadapi pembatasan akses terhadap alat komunikasi? Bagaimana pula masyarakat awam hukum dan kelompok termarjinalkan dapat memperjuangkan haknya?” ungkap Ardiansyah.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya membawa telepon genggam ke kantor kepolisian, melainkan mengenai kepastian aturan, keterbukaan pelayanan, dan jaminan agar pembatasan administratif tidak menghilangkan hak-hak hukum masyarakat.
“Kami tidak meminta keistimewaan, apalagi bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik. Kami hanya meminta agar hak tersangka dan hak advokat dihormati. Jangan sampai kewenangan institusi justru dipahami sebagai ruang untuk membatasi pelaksanaan fungsi pembelaan yang dijamin undang-undang.”
Atas persoalan tersebut, pihaknya meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan maupun praktik pelayanan di tingkat Polsek, khususnya terkait akses penasihat hukum dan pemenuhan hak-hak tersangka.
Sebagai bentuk keseriusan, Ardiansyah bersama rekan-rekan pergerakan berencana menyampaikan persoalan ini melalui surat resmi kepada Kapolda Sumatera Utara dan Presiden Republik Indonesia agar menjadi perhatian serta bahan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum di tingkat daerah.
“Kami percaya masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan integritas dan dedikasi. Kritik ini bukan untuk menyerang institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.”
“Penegakan hukum tidak cukup hanya memastikan seseorang diproses secara pidana. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak, perlindungan, dan proses yang adil. Sebab, hukum tidak boleh hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga harus kuat dalam menjamin keadilan.”
(Red/Ril)
Mhd. Ardiansyah Bancin, S.H., M.H.
Advokat dan Kuasa Hukum Musri Aripin Bancin
M.A.B. LAW OFFICE
