Jakarta | GeverNews.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar Sosialisasi Kewajiban Perpajakan untuk sektor produk kelapa sawit dan turunannya pada Jumat, 28 November 2025, di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP. Kegiatan yang diikuti sekitar 200 pelaku usaha dari 137 Wajib Pajak strategis ini menjadi ruang penting bagi Pemerintah dalam mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara dari industri sawit—salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Dalam sambutan pembuka, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas partisipasi para pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen menjaga sektor sawit agar tetap kuat dan berdaya saing, sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan. Menyinggung operasi gabungan Kemenkeu–Polri yang mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November, Purbaya menekankan bahwa langkah tersebut bukan untuk menakut-nakuti. “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya, kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya. Ia turut meminta kerja sama penuh dari dunia usaha demi kelancaran kegiatan dan kontribusi optimal bagi negara.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam paparannya mengungkap bahwa DJP telah mengidentifikasi berbagai dugaan ketidaksesuaian baru pasca pengungkapan modus pelanggaran ekspor tersebut. Temuan itu mencakup praktik under-invoicing dan penggunaan faktur fiktif atau TBTS. Dalam forum tersebut, Bimo mengimbau Wajib Pajak untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP mengambil langkah penegakan hukum. “Mari jadikan momen ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” ujarnya.
DJP menegaskan komitmennya menjalankan pengawasan secara profesional dan proporsional, sambil tetap membuka ruang dialog dengan pelaku usaha agar peningkatan kepatuhan tidak menghambat aktivitas ekonomi. Kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), Herry Muryanto dan Novel Baswedan, perwakilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan RI Dedie Tri Haryadi, serta Direktur HAM Kejaksaan RI.
(Binsar Situmorang)
