Belawan, Medan | GeberNews.com – Konflik sengketa tanah di kawasan Belawan memanas, melibatkan H. Samsul Bahri, pemilik sah lahan seluas 3.022 m², yang menolak klaim sepihak PT. Multicon. Ketegangan mencuat saat tim Ditreskrimum Polda Sumut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengunjungi lokasi tanah di Belawan Bahari pada Kamis (16/1/2025) untuk menentukan titik koordinat.
Namun, proses pengukuran terhenti karena dokumen kepemilikan dari PT. Multicon tidak dapat ditunjukkan. H. Samsul Bahri, didampingi kuasa hukumnya, menolak keras pengukuran tersebut, dengan alasan lokasi yang diklaim tidak sesuai dengan alamat tanah miliknya.
“Tanah saya di Jalan Pelabuhan 1, Belawan Bahari, tapi mereka klaim tanah di Belawan II. Ini alamat yang berbeda, dan mereka tidak punya dokumen yang sah,” tegas H. Samsul Bahri. Ia juga mengungkap dugaan adanya manipulasi dokumen oleh PT. Multicon, termasuk perubahan alamat tanpa dasar hukum yang jelas.
Sebagai Penasehat PAC GRIB Jaya Medan Belawan, H. Samsul Bahri menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Agraria untuk segera memberantas praktik mafia tanah yang semakin merugikan masyarakat. “Ini bukan hanya tentang saya. Banyak rakyat di Belawan yang menjadi korban mafia tanah. Pemerintah harus tegas menangani ini,” ujarnya penuh semangat.
Kuasa hukum H. Samsul Bahri, Ani Putra Sitorus, S.H., menegaskan bahwa sengketa tersebut masih dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Medan. Ia meminta agar penyelidikan pidana ditunda hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
“Kasus ini belum selesai di pengadilan. Objek perkara juga masih tidak jelas, sehingga kami meminta kepolisian untuk menahan diri sampai ada keputusan resmi,” kata Ani.
H. Samsul Bahri, bersama 20 warga lainnya yang juga merasa dirugikan, berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak mereka. “Kami tidak akan mundur melawan mafia tanah yang merugikan rakyat kecil,” tegasnya.
(Dodi. R)
