Johannes H. Hutagalung Tegaskan Perang terhadap Kemiskinan Tak Bisa Setengah Hati, Perda Harus Jadi Solusi Nyata bagi Rakyat

Medan125 Dilihat
banner 468x60

MEDAN | GeberNews.com – Kemiskinan tidak boleh sekadar menjadi angka statistik, bahan laporan, atau janji manis dalam program pemerintah. Persoalan kemiskinan harus ditangani dengan langkah konkret, keberpihakan, dan kerja nyata agar masyarakat yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan hidup tidak terus terjebak dalam kesulitan ekonomi.

banner 336x280

Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-11 Tahun 2026 yang digelar anggota DPRD, Johannes H. Hutagalung, S.Sos., pada Minggu, 22 November 2026, di Jalan Perjuangan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kebijakan penanggulangan kemiskinan serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga mengetahui hak, peluang, serta berbagai program pemerintah yang dapat diakses untuk mendukung peningkatan taraf hidup dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Johannes H. Hutagalung menegaskan, persoalan kemiskinan membutuhkan perhatian serius dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui kegiatan seremonial, sosialisasi, ataupun program yang sebatas formalitas. Diperlukan komitmen berkelanjutan, pengawasan yang serius, serta implementasi kebijakan yang tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

Penanggulangan kemiskinan, menurutnya, harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, legislatif, maupun seluruh elemen masyarakat. Sinergi dan kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi penting agar berbagai persoalan mendasar dapat diatasi secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Rinaldi dari Kantor Sosial Medan dan Faisal dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Medan turut hadir memberikan pandangan terkait upaya penanganan kemiskinan, pentingnya dukungan pemerintah, serta peran sektor sosial dan ketenagakerjaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan unsur sosial dan ketenagakerjaan dinilai penting karena penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga perlu dibarengi dengan upaya pemberdayaan, peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta pendampingan bagi masyarakat agar mampu memperbaiki kondisi ekonomi secara mandiri.

Program bantuan dan kebijakan pemberdayaan masyarakat juga harus berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh perhatian serta dukungan yang semestinya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran dan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Johannes berharap komitmen memerangi kemiskinan tidak hanya muncul ketika sosialisasi berlangsung atau ketika persoalan menjadi sorotan, tetapi terus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata banyaknya program yang diluncurkan, melainkan sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat, membuka kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghadirkan harapan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, perang terhadap kemiskinan membutuhkan keberanian untuk bertindak, keseriusan dalam melakukan pengawasan, serta konsistensi untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari perhatian pembangunan.

Rakyat tidak membutuhkan kebijakan yang sekadar terdengar indah, tetapi kebijakan yang benar-benar hadir, memberikan manfaat nyata, membuka jalan bagi kehidupan yang lebih layak, dan bekerja untuk kepentingan mereka.

(GeberNeqs.com/Dodi R. Sembiring)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *