Lubuk Pakam | GeberNews.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (DPC LSM GEBER) Kabupaten Deli Serdang, Dra. Yetti Defrina, menegaskan bahwa kehadiran LSM GEBER di tengah masyarakat Deli Serdang bukan sekadar simbol, melainkan sebuah kekuatan nyata dalam melakukan kontrol sosial terhadap jalannya roda pemerintahan.
Menurut Yetti, pemerintah daerah harus menyadari bahwa kontrol sosial adalah kebutuhan, bukan ancaman. Kritik yang dilontarkan oleh LSM dan masyarakat bukanlah serangan, melainkan alarm peringatan agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kewenangan. “Pemerintah jangan alergi dengan kritik. Justru kritik adalah vitamin yang harus diterima agar roda pemerintahan berjalan sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya dengan suara lantang.
Sebagai pengamat pendidikan, Yetti menyoroti banyak persoalan yang hingga kini belum tuntas di Deli Serdang. Mulai dari dunia pendidikan yang masih timpang, sarana belajar yang jauh dari layak, hingga guru-guru honorer yang kesejahteraannya kerap diabaikan. Belum lagi persoalan pembangunan infrastruktur yang sering menuai tanda tanya, apakah benar-benar sesuai aturan atau justru menjadi ajang bancakan segelintir pihak.
“Coba lihat jalan-jalan di pedesaan yang sudah bertahun-tahun rusak, tapi setiap tahun ada laporan anggaran perbaikan. Itu artinya ada yang tidak beres. LSM GEBER hadir untuk memastikan tidak ada lagi permainan seperti itu. Kami tidak mau rakyat hanya jadi korban janji-janji politik yang tak pernah ditepati,” ungkap Yetti dengan nada geram.
Ia menegaskan, LSM GEBER siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum. Namun mitra kritis bukan berarti hanya diam dan mengangguk. “Kalau pemerintah bekerja jujur, tentu masyarakat yang akan merasakan hasilnya. Tapi kalau ada permainan kotor, penyalahgunaan anggaran, dan pembangunan yang hanya jadi proyek akal-akalan, kami pasti bersuara,” ujarnya.
Dalam wawancara di Medan pada Selasa, 30 September 2025, usai menghadiri kegiatan di Lubuk Pakam, Yetti kembali mengingatkan bahwa fungsi kontrol sosial adalah benteng terakhir rakyat. Tanpa pengawasan, kekuasaan rawan disalahgunakan. “Jangan sampai rakyat terus dibebani pajak, tapi pelayanan publik yang diterima justru amburadul. Fungsi pemerintah adalah melayani rakyat, bukan memperkaya kelompok tertentu,” pungkasnya.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
