Medan | GeberNews.com – MBG disorot, diduga jadi ladang KKN. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kini menuai kritik tajam. Di tengah pelaksanaannya secara nasional, program ini diduga sarat persoalan, mulai dari sumber pendanaan, pengelolaan yang dinilai tidak profesional, hingga indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kian mencuat.
Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH., selaku Ketua Umum DPP Perubahan untuk Indonesia Raya (PURBAYA) Indonesia, menegaskan bahwa niat baik pemerintah menghadirkan MBG patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya dinilai jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut lemahnya struktur dan infrastruktur pengelolaan membuka celah besar bagi potensi penyimpangan anggaran.
Data yang beredar pun dinilai mencengangkan. Anggaran harian MBG disebut mencapai Rp1,2 triliun untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima.
Lebih jauh, muncul dugaan bahwa sebagian pendanaan program ini “dicangkok” dari alokasi APBN sektor pendidikan. Hal tersebut dinilai berpotensi melanggar amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil dan potensi kenaikan harga minyak dunia, keberadaan program ini dinilai semakin membebani keuangan negara. Situasi tersebut memperkuat desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG.
Ali Yusran Gea secara tegas mengusulkan agar program ini dihentikan sementara dan anggarannya dialihkan untuk pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain itu, ia juga mengkritisi sistem pembelajaran daring pasca pandemi yang dianggap menurunkan kualitas pendidikan. Ia mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan sistem tatap muka penuh guna memulihkan mutu pembelajaran siswa dan mahasiswa.
Pernyataan ini mencuat di tengah belum adanya respons resmi dari pemerintah terkait berbagai kritik terhadap program MBG yang kini terus bergulir secara nasional.
(Dodi Rikardo)
