Jakarta | GeberNews.com – Refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum evaluasi berbagai kebijakan nasional. Aktivis pemuda, Putri Nabila Damayanti, S.H. menyampaikan sejumlah masukan kritis, khususnya terkait penanganan bencana, penegakan hukum, kesehatan, dan pendidikan, yang dinilai masih menyisakan persoalan serius di tengah masyarakat.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah menelan korban jiwa hingga 1.140 orang, dengan 163 orang masih dinyatakan hilang.
Data tersebut tercatat hingga Minggu, 28 Desember 2025.
Putri Nabila Damayanti, S.H. saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025, mengaku prihatin sekaligus mempertanyakan kebijakan pemerintah yang belum menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.
“Kami sebagai rakyat yang terus mengamati perkembangan bencana di Sumatera merasa sangat miris dan berduka.
Korban sudah lebih dari seribu jiwa, namun status bencana nasional belum juga ditetapkan. Ada apa sebenarnya? Meski Presiden Prabowo telah meninjau lokasi bencana, menurut kami itu belum cukup untuk menjawab penderitaan masyarakat terdampak,” ungkap Putri.
Ia menegaskan, apabila pemerintah pusat membatasi masuknya bantuan luar negeri, maka seharusnya perhatian dan bantuan dari dalam negeri diberikan secara cepat, tepat, dan maksimal.
“Kalau bantuan luar negeri dipersulit masuk, maka negara harus hadir sepenuhnya. Jangan sampai rakyat dibiarkan menunggu dalam penderitaan dan kesengsaraan,” tegasnya.
Dalam refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Putri Nabila Damayanti, S.H. juga menyampaikan beberapa catatan penting berdasarkan pengamatan langsung dan pengalamannya turun ke lapangan.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, ia menilai kebijakan tersebut positif untuk menekan angka stunting.
Namun, menurutnya perlu evaluasi serius terhadap menu dan sistem pengelolaan agar tidak kembali terjadi kasus keracunan.
“Pengelolaan sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing dengan pengawasan ketat.
Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya penebangan hutan liar yang diduga menjadi penyebab utama banjir bandang di Sumatera.
“Pelaku perusakan hutan harus dihukum berat agar ada efek jera. Negara juga harus serius mengusut penyebab utama bencana, bukan hanya menangani dampaknya,” tambahnya.
Dari sisi penegakan hukum, Putri menilai keadilan di Indonesia masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Hukum kita masih terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Praktik membela yang membayar masih ada. Sebagai aktivis muda berbasis ilmu hukum, kita harus menanamkan nilai hukum yang adil dan beradab agar negeri ini benar-benar aman dan bermartabat,” tegas alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut.
Di bidang kesehatan, Putri mengungkapkan masih adanya ketimpangan layanan, khususnya bagi masyarakat kecil.
“Fasilitas kesehatan belum merata. Masih ada ibu hamil yang harus bernegosiasi soal biaya saat akan melahirkan. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Sementara di sektor pendidikan, ia menyoroti masih banyak anak usia sekolah yang terhambat mengenyam pendidikan karena persoalan administrasi kependudukan.
“Masih banyak anak tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Akar masalahnya karena orang tua tidak memiliki buku nikah resmi akibat pernikahan siri. Ini saya temukan langsung saat turun ke masyarakat,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Putri Nabila Damayanti, S.H. yang aktif di PP AMPG dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Cianjur dari Partai Golkar, menyampaikan harapan untuk masa depan bangsa.
“Selamat memasuki Tahun Baru 2026. Semoga di tahun mendatang, Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, dan negara benar-benar hadir untuk rakyatnya,” pungkasnya.
(Megy)
Tonton berita dan informasi terkini hanya di GeberNews TV YouTube
