Medan | GeberNews.com — Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Komisi II dari Fraksi NasDem, Afif Abdillah, diduga berakhir ricuh, setelah pembagian amplop yang tidak merata memicu kemarahan terbuka warga. Kegiatan yang berlangsung Sabtu, 24 Januari 2026, di Jalan Utama, Kelurahan Kotamatsum II, Kecamatan Medan Area, berubah dari forum edukasi publik menjadi arena protes dan adu mulut.
Kericuhan diduga bukan insiden spontan. Sejak pembagian amplop dilakukan, warga mulai mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi di hadapan mata mereka sendiri. Sebagian peserta menerima amplop, sementara warga lainnya hanya menonton, bahkan ada yang sama sekali tidak kebagian. Ketimpangan itu memantik emosi dan memecah suasana.
Situasi semakin memanas ketika beredar ucapan yang diduga disampaikan Afif Abdillah, menyebut pemberian tersebut hanya “sedikit rezeki”. Alih-alih menenangkan, pernyataan itu justru dianggap merendahkan martabat warga dan mempertegas kesan bahwa masyarakat diposisikan bukan sebagai subjek sosper, melainkan objek seremonial belaka.
“Kalau sosper ini untuk rakyat, kenapa rakyat dibeda-bedakan? Kami datang bukan untuk mengemis ‘sedikit rezeki’,” teriak seorang warga di lokasi dengan nada tinggi.
Adu mulut tak terhindarkan. Forum yang semestinya membahas peraturan daerah dan kepentingan publik berubah menjadi luapan kemarahan, kekecewaan, dan sorotan tajam terhadap etika, niat, serta transparansi penyelenggaraan sosper. Warga menilai praktik tersebut telah mencederai esensi sosialisasi hukum.
Menurut warga, sosper diduga telah direduksi menjadi panggung pencitraan, di mana amplop justru menjadi fokus utama, bukan pemahaman aturan atau kepentingan masyarakat. Akibatnya, suasana kebersamaan hancur, kepercayaan publik terkikis.
“Kalau mau bagi, bagi rata. Kalau tidak, jangan sama sekali. Ini bukan sosialisasi, ini bikin ribut,” ujar warga lain dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi GeberNews.com kepada Afif Abdillah melalui pesan WhatsApp tidak mendapat tanggapan. Sikap diam tersebut justru memperkuat pertanyaan publik terkait tanggung jawab moral dan politik atas insiden yang diduga mencoreng marwah lembaga legislatif daerah.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi wajah DPRD Kota Medan. Wakil rakyat dipilih untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan mempertontonkan ketimpangan di hadapan konstituennya sendiri. Jika kegiatan sosper saja diduga berakhir ricuh karena amplop, publik memiliki alasan sah untuk mempertanyakan integritas, komitmen, dan kesungguhan janji-janji besar yang kerap disuarakan di ruang sidang dewan.
GeberNews.com akan terus mengawal kasus ini dan menuntut pertanggungjawaban moral serta politik dari pihak-pihak terkait.
Tim
