Medan | GeberNews.com – Penan7ganan dugaan penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan senilai Rp23,8 miliar kembali menjadi sorotan. Adi Warman Lubis mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan agar tidak menutup diri dan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Desakan itu disampaikan Adi Warman Lubis pada Jumat, 13 November 2026, di Kantor Sekretariat DPP TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 202, Medan.
Dalam keterangannya, Adi mempertanyakan keseriusan dan transparansi Kejari Medan dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah tersebut.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Anggaran yang dipersoalkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah yang semestinya digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan persoalan kecil. Nilainya mencapai Rp23,8 miliar. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penanganannya. Jangan sampai perkara sebesar ini terus menjadi tanda tanya. Kejari Medan harus berani memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” tegas Adi Warman Lubis.
Dugaan Pengadaan Alkes Rp13,8 Miliar Ikut Disorot, Kejari Medan Diminta Telusuri!
Sorotan Adi Lubis juga mengarah pada dugaan persoalan pengadaan alat kesehatan (alkes) yang disebut mencapai Rp13,8 miliar.
Ia meminta penyidik Kejari Medan menelusuri seluruh tahapan pengadaan tersebut, mulai dari perencanaan, penentuan penyedia, pelaksanaan kontrak, spesifikasi barang, realisasi pembayaran, hingga keberadaan dan pemanfaatan alat kesehatan yang diadakan.
Menurutnya, tidak boleh ada bagian dari pengelolaan anggaran yang luput dari pemeriksaan. Seluruh proses harus diuji berdasarkan dokumen, bukti transaksi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen. Telusuri semuanya! Bagaimana proses pengadaannya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana realisasi anggarannya, dan apakah barang yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kalau ditemukan penyimpangan, harus diungkap berdasarkan bukti hukum,” ujarnya.
Kejari Medan Jangan Bungkam! TKN Kompas Nusantara Siap Turun ke Jalan
Adi Lubis menegaskan, apabila Kejari Medan tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai perkembangan persoalan tersebut, DPP TKN Kompas Nusantara siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta pertanggungjawaban secara terbuka.
Ia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan desakan agar penanganan perkara berjalan transparan, profesional, serta memberikan kepastian informasi kepada publik.
“Kalau Kajari Medan tidak memberikan keterangan terkait temuan kita, TKN Kompas Nusantara siap turun ke jalan untuk meminta penjelasan mengenai dugaan temuan korupsi pengadaan alkes yang mencapai Rp13,8 miliar tersebut. Kajari Medan harus transparan dan serius dalam menangani persoalan ini. Jangan sampai masyarakat berasumsi negatif dan berpikir yang tidak-tidak. Ini sudah berapa lama, tetapi Kajari Medan seolah-olah bungkam terkait temuan tersebut. Ada apa ini?” tegas Adi Lubis.
Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin persoalan yang menyangkut anggaran puluhan miliar rupiah tersebut terus menggantung tanpa kejelasan. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan dan tetap sesuai ketentuan hukum.
Rp23,8 Miliar Bukan Angka Kecil, Penyidikan Harus Sampai ke Akar Persoalan!
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejari Medan telah melakukan penggeledahan di RSUD Dr. Pirngadi Medan pada 30 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Nilai pagu anggaran yang menjadi objek penyidikan mencapai Rp23.813.175.108.
Anggaran tersebut terdiri atas belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta komponen pembayaran utang sebesar Rp13.013.175.108.
Dalam proses penyidikan, penyidik turut mendalami persoalan pembayaran utang dari tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan menggunakan anggaran tahun berikutnya.
Penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran untuk kepentingan pembuktian perkara.
Selain itu, Kejari Medan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan kemungkinan kerugian keuangan negara.
Besarnya nilai anggaran yang menjadi objek penyidikan menuntut pemeriksaan secara menyeluruh. Setiap transaksi, dokumen pengadaan, pembayaran, serta pertanggungjawaban anggaran harus ditelusuri agar seluruh persoalan memperoleh kejelasan.
Jangan Sampai Penegakan Hukum Berhenti pada Penggeledahan!
Adi Warman Lubis mengingatkan agar penanganan perkara tidak hanya menjadi perhatian ketika penggeledahan dilakukan, kemudian kehilangan kejelasan perkembangan di tengah masyarakat.
Ia meminta Kejari Medan bekerja secara profesional, independen, transparan, dan tidak tebang pilih.
Siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, kedudukan, ataupun hubungan kekuasaan.
“Jangan sampai masyarakat melihat perkara ini hanya ramai di awal, kemudian tidak jelas ujungnya. Kami ingin keseriusan penegakan hukum. Kalau memang ada bukti, tindak sesuai hukum. Kalau masih didalami, jelaskan perkembangannya. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tandasnya.
TKN Kompas Nusantara Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Dugaan penyimpangan pengelolaan dana BLUD RSUD Dr. Pirngadi Medan merupakan persoalan yang patut mendapat perhatian publik. Pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Desakan Adi Warman Lubis agar Kejari Medan memberikan penjelasan merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik dan pelaksanaan penegakan hukum.
TKN Kompas Nusantara menegaskan kesiapan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi di jalan apabila tidak ada penjelasan yang memadai dari Kejari Medan. Aksi tersebut diharapkan menjadi dorongan agar proses hukum berjalan terbuka, profesional, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kini, publik menantikan penjelasan resmi Kejari Medan. Sejauh mana perkembangan penyidikan? Bagaimana hasil penelusuran pengelolaan anggaran? Apakah dugaan persoalan pengadaan alkes Rp13,8 miliar telah diperiksa secara khusus?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan fakta, bukti, dan proses hukum, bukan spekulasi.
GeberNews.com akan terus memberikan ruang bagi perkembangan informasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait demi terwujudnya pemberitaan yang transparan, berimbang, kritis, dan bertanggung jawab.
(Tim/Ril)
