MEDAN | GeberNews.com – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian serius Ketua Umum DPP TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan profesional, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga berada di balik kasus tersebut.
Adi menegaskan, apabila dugaan penyadapan terhadap kepala negara benar terbukti, persoalan itu bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut keamanan negara, kedaulatan, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi Warman Lubis pada Jumat (6/11/2026), di Kantor Sekretariat DPP TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 202, Medan.
“Kasus ini ibarat bom waktu yang selama ini tersimpan rapi dan akhirnya meledak. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara menggunakan sistem resmi LIMS Polri merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara terang-benderang. Jangan sampai ada pihak yang bermain di balik kepentingan negara,” ujar Adi.
Menurutnya, pengungkapan perkara tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem keamanan negara dan pengawasan internal institusi penegak hukum. Ia juga meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah disebut dalam pemberitaan, tetapi menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan berdasarkan bukti yang sah.
Soroti Dinamika Politik dan Dugaan Upaya Pelemahan Pemerintahan
Selain menyoroti dugaan penyadapan, Adi Warman Lubis turut mengemukakan pandangannya mengenai dinamika politik nasional di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai terdapat berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang perlu dicermati secara objektif. Bahkan, menurut analisisnya, sejak awal terdapat kelompok tertentu yang menginginkan masa kepemimpinan Presiden Prabowo tidak berlangsung lama, termasuk munculnya dugaan skenario politik yang menghendaki masa jabatan presiden hanya berjalan dua tahun.
Namun, seluruh pandangan tersebut, menurut Adi, perlu diuji melalui fakta dan perkembangan politik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang menurutnya harus ditempatkan sebagai program untuk kepentingan masyarakat, bukan dijadikan instrumen pembentukan opini politik.
“Isu MBG dan Kopdes seharusnya menjadi ruang evaluasi untuk kepentingan rakyat. Namun, jangan sampai persoalan tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun opini dan melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Adi turut menyoroti dugaan pergeseran pengaruh kelompok ekonomi besar atau oligarki dalam lingkaran kekuasaan. Ia berpandangan bahwa penataan kekuatan ekonomi harus diarahkan pada kepentingan pembangunan nasional, transparansi pengelolaan kekayaan negara, serta pencegahan praktik pelanggaran hukum.
Ia juga menyampaikan dugaan adanya pembiayaan kelompok tertentu, penggunaan buzzer, penyebaran opini, hingga kampanye negatif yang menurut analisisnya berpotensi memengaruhi stabilitas politik.
Terkait dugaan keterlibatan kekuatan asing, termasuk Singapura, Adi meminta agar setiap informasi yang mengarah pada persoalan tersebut ditelusuri secara objektif dan tidak disimpulkan tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Enam Langkah Strategis yang Diusulkan Adi Warman Lubis
Dalam menyikapi dinamika politik dan persoalan hukum nasional, Adi memaparkan enam langkah strategis yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.
1. Membiarkan Proses Hukum Berjalan Objektif
Adi meminta seluruh proses hukum berjalan tanpa intervensi maupun perlindungan terhadap pihak tertentu. Setiap perkara yang berkaitan dengan figur politik maupun pejabat publik harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti.
2. Menjaga Independensi Lembaga Peradilan
Ia menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Para hakim harus menjalankan tugas berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
3. Melakukan Reformasi Hukum terhadap Aparat
Menurut Adi, reformasi hukum harus menyentuh seluruh unsur aparat negara. Oknum yang terbukti melakukan tindak pidana, baik korupsi maupun tindak pidana umum, harus diproses sesuai mekanisme hukum dan kewenangan lembaga masing-masing.
Pangkat, jabatan, maupun kedudukan tidak boleh menjadi alasan seseorang terbebas dari pertanggungjawaban hukum.
4. Membenahi Lingkaran Kekuasaan dari Konflik Kepentingan
Adi menilai pembenahan tata kelola pemerintahan penting dilakukan untuk mencegah dominasi kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik dalam pengambilan kebijakan.
Ia juga menyampaikan analisis mengenai dugaan pergeseran sekitar 50 persen kelompok afiliasi tertentu dari posisi strategis atau lingkaran satu pemerintahan ke posisi nonstrategis. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Adi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
5. Mengusut Tuntas Dugaan Skenario yang Mengancam Negara
Adi meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh dugaan yang berkaitan dengan penyadapan maupun kemungkinan adanya tindakan yang mengancam keamanan negara.
Ia menekankan bahwa pengusutan harus berlandaskan bukti, bukan spekulasi atau kepentingan politik.
6. Tidak Memberikan Perlindungan Politik kepada Pihak yang Bermasalah Hukum
Adi mengingatkan partai politik maupun kelompok yang berada dalam koalisi pemerintahan agar tidak memberikan perlindungan politik kepada siapa pun yang menghadapi persoalan hukum.
Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun afiliasi politik.
Minta Pengusutan Tidak Berhenti pada Tiga Orang yang Disebut
Secara khusus, Adi Warman Lubis meminta aparat penegak hukum mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan penyadapan tersebut. Ia berharap penyelidikan tidak hanya berfokus pada tiga orang yang disebut telah ditahan dalam informasi awal, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Kalau memang ada dugaan makar atau penyadapan terhadap kepala negara, maka pengusutannya harus sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus diungkap berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar masyarakat mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang saling berkaitan.
Namun, Adi mengingatkan bahwa setiap dugaan mengenai keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sah.
Ia juga berharap institusi kepolisian terus memperkuat pembenahan internal agar tetap profesional, independen, dan menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.
Penegakan Hukum Harus Berdiri di Atas Kepentingan Negara
Menutup pernyataannya, Adi Warman Lubis menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sekaligus meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara terbuka sesuai tahapan dan ketentuan hukum.
Menurutnya, kejelasan penanganan perkara sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memastikan tidak ada kepentingan kelompok yang mengesampingkan kepentingan bangsa.
“Negara harus berdiri di atas hukum. Jangan ada kekuatan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu yang merasa kebal hukum. Kebenaran harus dibuka dan seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Adi Warman .
(Tim)
