MEDAN | GeberNews.com – Ketelitian audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka dalam menghitung potensi kerugian negara pada perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan menjadi sorotan tajam. Penasihat hukum terdakwa Rivolino, Dr. Hepy Laia, mempertanyakan akurasi perhitungan auditor dan menegaskan bahwa berdasarkan pencocokan data pihaknya, sekitar 670 kapal yang masuk dalam perkara diklaim telah melakukan pembayaran.
Keberatan tersebut disampaikan Hepy usai mendengarkan keterangan lima saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/11/2026) sore. Lima saksi yang dihadirkan terdiri dari dua auditor KAP Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, serta Masninda dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Siswati dan Ade dari KSOP.
Hepy menilai, pemeriksaan auditor seharusnya tidak hanya bertumpu pada data yang diperoleh dari penyidik. Seluruh bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo, menurutnya, harus diperiksa dan dicocokkan secara menyeluruh agar perhitungan potensi kerugian negara benar-benar didasarkan pada data yang akurat.
“Dalam melakukan audit, seharusnya seluruh data, baik yang diperoleh penyidik maupun bukti pembayaran dari Pelindo, dicocokkan secara lengkap,” ujarnya.
Menurut Hepy, pencocokan data pembayaran merupakan tahapan penting untuk memastikan apakah kapal-kapal yang dipersoalkan benar-benar masih memiliki kewajiban PNBP atau justru telah menyelesaikan pembayaran.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pencocokan terhadap sejumlah data kapal dengan bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo. Hasil pencocokan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kapal-kapal yang dikaitkan dengan perkara telah melakukan pembayaran, baik berdasarkan nota maupun data yang tercantum dalam dakwaan.
670 Kapal Jadi Sorotan, Bukti Pembayaran Diminta Dibuka
Persidangan juga menyoroti pentingnya pembuktian terhadap data kapal yang masuk dalam perkara. Saksi Masninda dari Pelindo diminta merekapitulasi seluruh data kapal yang telah melakukan pembayaran untuk selanjutnya dicocokkan satu per satu dengan kapal-kapal yang dipersoalkan.
Hepy menyebut, jumlah kapal yang perlu ditelusuri bukti pembayarannya mencapai sekitar 670 unit. Ia menegaskan, pembuktian tersebut menjadi bagian penting dalam menguji ketepatan perhitungan kewajiban PNBP yang dikaitkan dengan terdakwa Rivolino.
“Kami menunggu pembuktian pada sidang Senin depan. Kami optimistis bukti-bukti pembayaran dari Pelindo dapat menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut sudah membayar,” katanya.
Penasihat hukum itu juga menanggapi keterangan mengenai lima kapal yang disebut belum membayar. Menurut Hepy, kelima kapal tersebut berkaitan dengan jasa labuh. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya dalam persidangan, pembayaran atas kapal-kapal itu disebut telah dilakukan setelah proses penyelidikan.
Batas Wilayah Wajib Pandu dan Jenis Layanan Harus Diperjelas
Selain persoalan bukti pembayaran, Hepy menekankan perlunya pemeriksaan yang lebih cermat terhadap batas wilayah wajib pandu serta jenis layanan yang dikenakan kepada masing-masing kapal.
Menurutnya, perbedaan wilayah operasional dan jenis layanan tidak boleh diabaikan dalam menentukan ada atau tidaknya kewajiban pembayaran PNBP. Hal tersebut dinilai penting agar perhitungan yang menjadi dasar perkara tidak menimbulkan kekeliruan.
“Perbedaan wilayah dan jenis layanan tersebut harus diperhitungkan dalam menilai ada atau tidaknya kewajiban pembayaran,” pungkasnya.
Persoalan ini menjadi penting untuk diuji dalam proses persidangan, terutama terkait kesesuaian data penyidik, hasil audit KAP Ribka, serta bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan menghadirkan kembali saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembuktian di persidangan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai perhitungan PNBP, status pembayaran kapal, serta potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
Seluruh klaim dan keberatan yang disampaikan penasihat hukum masih harus diuji melalui pembuktian di persidangan.
(Adel)
Keterangan Foto: Penasihat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta lima saksi memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11/2026) sore.
