Medan | GeberNews.com – Persoalan dugaan penutupan akses Jalan Setia dan Gang Bunga Sugis di Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, semakin membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Polemik yang diduga berkaitan dengan kawasan Perumahan Villa Rukun Mas tersebut dinilai tidak boleh berhenti sebatas perdebatan antara masyarakat dan pihak pengembang.
Ketua Umum DPP TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, kembali menyoroti persoalan tersebut dan mendesak Wali Kota Medan agar segera memerintahkan jajarannya melakukan pemeriksaan langsung di lokasi.
Hal tersebut disampaikan Adi Warman Lubis pada Sabtu, 14 November 2026, saat ditemui di Kantor DPP TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 202, Medan.
Menurut Adi, persoalan akses jalan lingkungan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah harus memastikan apakah Jalan Setia dan Gang Bunga Sugis merupakan fasilitas umum, jalan lingkungan, atau bagian dari bidang tanah yang mempunyai status kepemilikan tertentu.
“Kami meminta Wali Kota Medan jangan menganggap persoalan ini sebagai masalah kecil. Pemerintah harus hadir untuk memastikan hak masyarakat terlindungi. Jangan sampai ada akses yang selama ini digunakan warga kemudian ditutup tanpa kejelasan dasar hukum,” tegas Adi.
Inspektorat Diminta Evaluasi Kinerja Aparatur Wilayah
Adi Warman Lubis juga meminta Inspektorat Kota Medan memberikan perhatian terhadap penanganan persoalan tersebut, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Menurutnya, perlu diketahui apakah laporan dan keluhan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pihak Kelurahan Sei Agul maupun Kecamatan Medan Barat.
Ia menilai keterbukaan informasi dan respons cepat pemerintah merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Lurah Sei Agul, Ade Kurniawan, S.Sos., M.I.Kom., dan Camat Medan Barat, Maswan Harahap, S.T., diharapkan memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Adi menegaskan bahwa sorotan terhadap pejabat pemerintahan bukan merupakan bentuk serangan pribadi, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Satpol PP Diminta Bertindak Sesuai Kewenangan
Selain Inspektorat, Adi juga meminta Satpol PP Kota Medan melakukan koordinasi dengan instansi teknis untuk memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang maupun fasilitas umum.
Namun, setiap tindakan penertiban harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, kewenangan yang sah, serta prosedur hukum yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengambil tindakan secara terburu-buru tanpa memastikan status objek yang menjadi persoalan.
Pemeriksaan lapangan dan dokumen perizinan harus menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
Aparat Penegak Hukum Diminta Menelusuri Informasi yang Berkembang
Persoalan ini juga diharapkan mendapatkan perhatian aparat penegak hukum, terutama apabila ditemukan bukti awal mengenai dugaan pelanggaran hukum.
Informasi mengenai dugaan pemberian uang kepada sebagian warga yang disebut berkaitan dengan persoalan penutupan akses juga perlu diklarifikasi dan ditelusuri secara objektif.
Adi meminta agar setiap informasi yang beredar tidak langsung dianggap sebagai fakta sebelum dibuktikan melalui proses pemeriksaan.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan ditelusuri berdasarkan bukti. Jangan ada pihak yang dirugikan, tetapi juga jangan sampai ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum,” ujarnya.
Pengembang Diminta Membuka Ruang Klarifikasi
Adi Warman Lubis turut meminta pihak pengembang Perumahan Villa Rukun Mas memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai status lahan, peruntukan jalan, serta dasar administrasi apabila memang terdapat perubahan akses.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membantu menghindari kesalahpahaman dan mencegah persoalan berkembang menjadi konflik sosial.
Pihak pengembang juga diharapkan bersedia memperlihatkan dokumen yang relevan kepada instansi berwenang agar seluruh persoalan dapat diperiksa secara objektif.
TKN Kompas Nusantara Siap Mengawal Aspirasi Masyarakat
Didampingi Bendahara Umum DPP TKN Kompas Nusantara, Nirwana Dwi Surbakti, S.T., Adi menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional.
Apabila tidak terdapat penyelesaian yang jelas, pihaknya membuka kemungkinan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk segera duduk bersama mencari solusi.
“Kami tidak mencari musuh dan tidak ingin menciptakan kegaduhan. Yang kami perjuangkan adalah kejelasan, transparansi, dan kepastian hukum. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai akses jalan yang selama ini mereka gunakan,” ungkapnya.
Publik Menunggu Jawaban Pemerintah
Polemik Jalan Setia dan Gang Bunga Sugis kini menjadi ujian bagi keterbukaan dan responsivitas pemerintah dalam menangani persoalan di tengah masyarakat.
Pemerintah Kota Medan diharapkan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan melibatkan kelurahan, kecamatan, instansi teknis, serta pihak-pihak yang berkepentingan.
Apabila jalan tersebut terbukti merupakan fasilitas umum, perlindungannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan status kepemilikan atau batas bidang tanah, penyelesaiannya harus mengacu pada dokumen resmi dan mekanisme hukum yang berlaku.
Adi Warman Lubis berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat segera memperoleh kepastian.
Sebab, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepentingan publik, transparansi, dan kepastian hukum harus menjadi landasan utama.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Wali Kota Medan, Inspektorat Kota Medan, Satpol PP, Lurah Sei Agul, Camat Medan Barat, maupun pihak pengembang Perumahan Villa Rukun Mas.
(Tim Redaksi)
