MEDAN | GeberNews.com – Ketua Walet Reaksi Cepat (WRC) BIRENDRA Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Johan Merdeka, melontarkan kritik keras dan mendesak Inspektorat Kabupaten Deli Serdang segera melakukan audit investigatif terhadap sejumlah dugaan persoalan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.
Desakan itu mencuat menyusul adanya dugaan penyimpangan anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, serta dugaan penjualan atau pemindahtanganan dokumen negara berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) dan arsip pemerintahan kepada pengepul barang bekas (botot) di lingkungan Kantor Camat Tanjung Morawa.
Johan Merdeka menyampaikan pernyataan tegas tersebut pada Kamis (12/11/2026) di Medan. Ia menilai, dua persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa, melainkan harus ditelusuri secara serius karena menyangkut penggunaan uang negara, perlindungan dokumen pemerintahan, serta tanggung jawab pejabat publik.
Menurutnya, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat harus berani bertindak, independen, dan tidak tebang pilih dalam memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan.
“Jangan sampai Inspektorat hanya menjadi lembaga pelengkap struktur pemerintahan. Ketika muncul dugaan penyimpangan anggaran, persoalan aset negara, dan lemahnya tata kelola pemerintahan, Inspektorat harus hadir melakukan pemeriksaan, bukan justru diam seolah-olah tidak mengetahui persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” tegas Johan.
Dugaan Dana Ketapang Menyimpang, Johan Minta Penggunaan Anggaran Dibongkar
Johan secara khusus menyoroti dugaan penyimpangan anggaran program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Buntu Bedimbar. Ia meminta Inspektorat segera memeriksa seluruh proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawabannya.
Menurutnya, program Ketahanan Pangan yang bersumber dari anggaran negara seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan justru membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun dugaan penyimpangan oleh oknum tertentu.
“Uang negara bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiah yang bersumber dari anggaran negara harus jelas peruntukan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai program yang seharusnya menyejahterakan masyarakat justru menjadi ladang penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan Arsip Negara Dijual ke Pengepul Botot, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Tidak kalah serius, Johan juga menyoroti dugaan penjualan atau pemindahtanganan dokumen negara berupa LPJ ADD dan arsip pemerintahan kepada pengepul barang bekas di lingkungan Kantor Camat Tanjung Morawa.
Persoalan tersebut sebelumnya turut menjadi sorotan sejumlah media dan disebut memicu aksi unjuk rasa elemen masyarakat di Kantor Camat Tanjung Morawa.
Johan menilai, keberadaan dokumen pemerintahan di tempat penampungan barang bekas merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh. Inspektorat diminta tidak berhenti pada klarifikasi sepihak, tetapi menelusuri asal-usul dokumen, proses pemindahannya, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
“Ini persoalan serius. Dokumen negara bukan barang bekas yang bisa diperjualbelikan sesuka hati. Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dokumen tersebut bisa keluar dari kantor, siapa yang memberikan perintah, serta apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaannya. Jangan sampai persoalan ini menguap tanpa kejelasan,” katanya.
Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum, termasuk aturan mengenai pengelolaan dan perlindungan arsip negara.
Bupati Deli Serdang Diminta Turun Tangan, Camat hingga Dinas PMD Harus Diperiksa
Johan Merdeka juga mendesak Bupati Deli Serdang agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Bupati diminta segera mengambil langkah konkret dengan memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan dugaan persoalan tersebut.
Pemeriksaan, menurutnya, harus mencakup pihak Pemerintah Desa Buntu Bedimbar, Camat Tanjung Morawa, pejabat terkait di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta unsur lainnya sesuai kewenangan dan hasil penelusuran.
“Jangan ada tebang pilih dalam penegakan disiplin dan pengawasan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai aturan, tanpa melihat jabatan, kedekatan, maupun kepentingan politik. Jangan hanya pejabat kecil yang diperiksa, sementara pejabat yang memiliki kewenangan justru tidak tersentuh,” tandasnya.
Ia juga mengkritik sikap pejabat publik yang disebut belum memberikan jawaban substantif atas konfirmasi awak media mengenai persoalan tersebut.
Menurut Johan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat publik. Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial, sehingga konfirmasi media seharusnya dijawab secara proporsional dan berdasarkan fakta.
“Jangan alergi terhadap kritik dan konfirmasi wartawan. Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kalau memang tidak ada pelanggaran, jelaskan secara terbuka. Jangan membiarkan masyarakat bertanya-tanya dan membangun kecurigaan akibat tidak adanya penjelasan dari pejabat yang berwenang,” tegasnya.
Jika Inspektorat Diam, Persoalan Akan Dibawa ke Ombudsman dan APH
Lebih lanjut, Johan menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga pengawasan yang lebih tinggi apabila penanganan persoalan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menyebut Ombudsman Republik Indonesia, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, serta Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai lembaga yang dapat ditempuh sesuai substansi pengaduan dan kewenangan masing-masing.
Johan menegaskan, audit investigatif harus dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan. Hasil pemeriksaan juga harus memiliki kejelasan tindak lanjut, bukan sekadar menjadi dokumen administratif tanpa penyelesaian.
“Jangan tunggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin runtuh. Inspektorat harus membuktikan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan janji, bukan alasan, dan bukan pembiaran. Jika memang ada pelanggaran, bongkar sampai tuntas dan proses sesuai hukum yang berlaku!” tutup Johan Merdeka.
Kini, masyarakat menunggu keberanian Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut. Publik juga menanti penjelasan resmi Bupati Deli Serdang, Camat Tanjung Morawa, Pemerintah Desa Buntu Bedimbar, dan Dinas PMD agar seluruh persoalan dapat terungkap secara terang dan berimbang.
Pengawasan uang negara tidak boleh tebang pilih. Perlindungan arsip negara tidak boleh disepelekan. Jabatan bukan tameng dari pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
(Red/Tim)
