Medan | GeberNews.com – Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di berbagai wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, pasca insiden blackout Sumatera, memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat.
Hingga kini, warga masih mengeluhkan gangguan listrik yang datang silih berganti, meski PLN sebelumnya menyatakan sistem kelistrikan telah kembali normal. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi serta kerusakan peralatan elektronik milik pelanggan.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis mendesak PLN untuk tidak sekadar menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Menurutnya, PLN harus bersikap transparan terkait penyebab gangguan yang masih terjadi serta memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat yang menjadi korban pemadaman berulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi Warman Lubis di Medan, Minggu (7/6/2026). Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi sebenarnya dari sistem kelistrikan yang hingga saat ini belum sepenuhnya stabil.
“Jika PLN menyatakan sistem sudah normal, maka harus dijelaskan secara terbuka mengapa listrik masih padam berulang kali di sejumlah wilayah. Jangan sampai masyarakat hanya menerima pernyataan bahwa kondisi sudah pulih, sementara fakta di lapangan justru sebaliknya.
Masyarakat membutuhkan kepastian dan kejujuran informasi,” tegas Adi Warman Lubis.
Adi yang juga dikenal sebagai Ketum Pagar UNRI Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia itu menilai gangguan listrik yang terus berulang telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya rumah tangga yang dirugikan, tetapi juga para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas usahanya.
Menurutnya, banyak laporan yang diterima terkait kerusakan peralatan elektronik akibat listrik yang padam dan menyala kembali secara tiba-tiba.
Kondisi tersebut menambah beban masyarakat yang sudah dirugikan oleh terhambatnya aktivitas sehari-hari.
“Jangan hanya masyarakat yang selalu dibebani kewajiban. Ketika pelanggan terlambat membayar tagihan listrik, PLN bergerak cepat memberikan sanksi, bahkan melakukan pemutusan. Namun ketika masyarakat menjadi korban akibat gangguan pelayanan, PLN hanya menyampaikan permintaan maaf. Ini tidak adil. Harus ada bentuk tanggung jawab yang nyata kepada pelanggan,” ujarnya dengan tegas.
DPP TKN Kompas Nusantara meminta PLN segera merealisasikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PLN juga diminta menyampaikan secara terbuka penyebab utama blackout Sumatera, kendala yang masih dihadapi dalam proses pemulihan, serta langkah konkret yang sedang dilakukan untuk menjamin stabilitas pasokan listrik ke depan.
“Keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan ada yang ditutupi. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan kapan persoalan ini benar-benar selesai,” kata Adi.
Ia juga mengingatkan bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat dan menjadi salah satu tulang punggung aktivitas ekonomi. Karena itu, gangguan yang terjadi secara berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
DPP TKN Kompas Nusantara berharap PLN segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di Sumatera Utara agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Masyarakat, menurutnya, membutuhkan jaminan bahwa pelayanan kelistrikan yang mereka bayar setiap bulan dapat dinikmati secara maksimal dan tanpa gangguan berkepanjangan.
Adi Warman Lubis menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Apabila tidak ada respons serius dari PLN terhadap tuntutan masyarakat, DPP TKN Kompas Nusantara siap mengambil langkah-langkah lanjutan untuk memperjuangkan hak-hak pelanggan yang dirugikan.
“Kami akan tetap berdiri bersama masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Jika PLN tidak memberikan respons yang memadai, kami siap bersuara lebih keras dan apabila diperlukan siap memimpin aksi turun ke jalan demi memperjuangkan hak serta nasib masyarakat yang terus menjadi korban pemadaman listrik berulang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Sumatera Utara masih berharap adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan serta langkah konkret dari PLN untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan pasca-blackout Sumatera.
(Dodi Rikardo Sembiring)
