Deli Serdang | GeberNews.com – Kepala Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang mengungkapkan keberatan atas pemotongan dana kelebihan bayar sebesar Rp936 juta oleh BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Deli Serdang. Pemotongan yang berakar dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2021-2022 ini menyebabkan keresahan dan memicu Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPRD Deli Serdang pada Rabu (4/12/2024).
Ketua Komisi IV DPRD, Rahmadani (Fraksi Partai Golkar), memimpin rapat yang diwarnai ketegangan antara Kepala Puskesmas dan pihak BPJS Kesehatan.
“Kami keberatan karena pemotongan dilakukan sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya,” kata dr. Benni Bukit mewakili para Kepala Puskesmas. Ia menekankan bahwa dana tersebut sudah dialokasikan untuk pembelian obat dan insentif tenaga kesehatan.
dr. Dwi Pane turut menambahkan bahwa sebagian Kepala Puskesmas tidak bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, karena kejadian terjadi sebelum mereka menjabat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Deli Serdang, dr. Zoni Anwar Tanjung, menyatakan pemotongan dilakukan berdasarkan audit BPK dan untuk mengembalikan dana ke kas negara. “Kabupaten Deli Serdang dan Medan telah mengembalikan dana kelebihan bayar,” jelasnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Khairum, ST., MAP., mengingatkan BPJS untuk segera mengembalikan dana tersebut dan menyurati pihak BPJS agar tidak melanjutkan pemotongan.
Anggota DPRD Dedi Saputra (Fraksi Gerindra) juga mengimbau BPJS mencari solusi bersama agar tidak memberatkan pihak Puskesmas.
ZL/Dodi. R)
