Jakarta | GeberNews.com – Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., memberikan apresiasi terhadap upaya Presiden RI Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pengawasan ekspor-impor melalui kebijakan penyederhanaan jalur pelayanan satu pintu.
Menurut Sutan Nasomal, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih transparan, efektif, dan mampu mencegah kebocoran potensi ekonomi nasional.
“Dengan adanya sistem satu pintu dalam proses ekspor-impor, pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk memperkuat pengawasan serta mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan negara,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan pandangannya kepada sejumlah awak media, Minggu (14/6/2026).
Ia menilai, peran para penasihat Presiden dalam memberikan masukan strategis di bidang ekonomi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah.
“Atas nama rakyat Indonesia, kita patut mengapresiasi upaya memperbaiki sistem perdagangan nasional agar lebih tertib dan tidak memberikan ruang bagi oknum yang bermain dalam jalur ekspor,” katanya.
Sebagai pemerhati sumber daya alam Indonesia, Prof. Sutan Nasomal juga mendorong agar pengawasan satu pintu tidak hanya diterapkan pada sektor ekspor umum, tetapi diperluas terhadap berbagai komoditas strategis nasional.
Di antaranya, pengawasan terhadap:
Penjualan energi
Hasil laut
Hasil pertanian
Hasil hutan
Produk getah
Hasil pertambangan
Minyak
Hasil perkebunan
Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara maksimal agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat dan negara.
“Banyak potensi kebocoran terjadi karena lemahnya pengawasan. Jika sistem diperketat, harga jual dan tata kelola perdagangan akan lebih sehat serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi bangsa,” ujarnya.
Prof. Sutan Nasomal juga menyebut perlunya keterlibatan lembaga pengawasan seperti BPK dan KPK untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas perdagangan ekspor selama beberapa tahun terakhir.
“Perlu ada pengawasan serius terhadap alur ekspor. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang merasa berkuasa dan mengatur perdagangan seenaknya. Jika ditemukan pelanggaran, negara harus mengambil kembali haknya,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah tersebut dapat menjadi momentum memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ketegasan pemerintah dalam membenahi sistem perdagangan adalah harapan besar agar Indonesia semakin kuat dan mandiri,” tutup Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional & Ekonomi Nasional
Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
(Ril/Red)
